Politik Pemerintahan

Pilkades 2019 di Bojonegoro Tidak Ada Calon dari ASN, Kenapa?

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pendaftaran calon kepala desa yang akan digelar secara serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah ditutup sejak Kamis 25 April 2019 lalu. Namun, hingga ditutup tidak ada calon kepala desa yang mendaftar dari lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu lantaran tidak ada penerbitan izin bagi ASN yang akan ikut dalam kontestasi Pilkades serentak oleh Bupati Bojonegoro. Meski ada beberapa ASN sebelum ditutupnya pendaftaran calon kepala desa yang mengajukan izin untuk mengikuti Pilkades.

Salah satu ASN yang mengajukan izin adalah Staf di lingkup Pemkab Bojonegoro, Arif Fauzi. Dia akhirnya tidak bisa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa (Kades) untuk kedua kalinya di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. “Karena pendaftarannya sudah ditutup, dan tidak ada izin ya sudah tidak lanjut mencalonkan diri lagi,” kata Arif, Senin (29/4/2019).

Menurutnya, dia sudah mengajukan surat permohonan izin untuk mencalonkan diri menjadi Kades pada Bupati Anna Mu’awanah. Namun sampai pendaftaran ditutup tidak ada tanggapan sama sekali. “Penerbitan izin itu merupakan kewenangan Bupati,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Anam Warsito mengatakan izin yang harus didapat dari bupati tersebut bersifat administratatif. Seharusnya, kata politisi Partai Gerindra itu, jangan sampai hal yang bersifat atministratif menghalangi atau menghilangkan hak politik seseorang.

Sementara diketahui, dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa seorang ASN (PNS) berhak pilih baik memilih dan dipilih dalam Pilkades.

Sehingga ASN berhak mencalonkan diri menjadi kepala desa. Dalam aturan ini, ASN diperbolehkan menjadi Kades tanpa harus mengundurkan diri dan tetap mendapatkan haknya sebagai PNS. Namun demikian, ASN tidak serta merta bisa langsung mencalonkan diri. Sebab, harus mendapat izin dari pembina ASN, dalam hal ini Bupati. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar