Politik Pemerintahan

Pilkada Saat Pandemi: Politik Uang Dikhawatirkan Meningkat

Thobrony Pusaka Bawaslu Jember

Jember (beritajatim.com) – Praktik politik uang diperkirakan semakin meningkat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat akan semakin menoleransi politik uang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember Thobrony Pusaka mengatakan, masyarakat kelas menengah ke bawah banyak mengalami persoalan ekonomi selama masa pandemi. “Ini jadi ajang bagi calon-calon untuk menggempur masyarakat yang membutuhkan uang. Masyarakat tidak bisa dipungkiri juga membutuhkan itu,” katanya, Sabtu (30/5/2020).

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. “Bukan hanya Bawaslu, tapi juga pihak-pihak lain, termasuk peserta pilkada. Sosialisasi tentang money politics akan kami jalankan lebih intensif,” kata Thobrony.

Masalah keamanan dan kesehatan juga menjadi perhatian Bawaslu. “Kami tak ingin dengan adanya pilkada pada masa pandemi menambah pasien positif Covid-19. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Fokus utama kami sebagai pengawas pemilu juga harus memperhatikan prosedur protokol Covid-19,’ kata Thobrony.

Saat ini, Bawaslu Jember menanti surat edaran Bawaslu RI soal penyelenggaraan pilkada yang diagendakan pada Desember 2020. “Yang pasti sesuai anjuran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kami tetap menggunakan protokol Covid-19,” kata Thobrony.

Humas Bawaslu Jember Devi Aulia Rohim sudah menyiapkan data paling mutakhir soal kondisi Covid-19. “Kami otomatis tetap menjaga penyelenggara ad hoc, karena tahapan-tahapan pilkada pasti akan bersinggungan dengan banyak orang juga,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar