Politik Pemerintahan

Pilkada di Depan Mata, Bawaslu Kediri Temukan 3.252 Pemilih Bermasalah

Kediri (beritajatim.com) – Mendekati pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri, 9 Desember 2020, Bawaslu setempat menemukan sejumlah permasalahan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jumlahnya cukup besar yakni, sebanyak 3.252 pemilih.

“Fokus kita ada dua hal utama, pertama pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak bisa masuk. Kedua adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masuk dalam DPS itu. Hasil pencermatan kami di Bawaslu ada empat kriteria yang sangat urgent untuk segera ditindak lanjuti lewat surat yang kita kirimkan kepada KPU,” ujar Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan Ali Mashudi.

Masih katanya, salah satu data pemilih yang dicermati Bawaslu adalah pemilih pemula. “Dalam arti kata nanti pada 9 Desember 2020 salah satu masyarakat ini belum genap berumur 17 tahun. Hal Ini mestinya tidak bisa masuk ke daftar pemilih, dan statusnya juga belum menikah atau tidak kawin. Data seperti ini jumlahnya cukup signifikan, yakni sebanyak 3252 pemilih tersebar di 26 Kecamatan,” ucapnya.

Kemudian ada data pemilih yang masih kurang dari 0 tahun didapati sebanyak 17 pemilih tersebar di 11 Kecamatan. “Biasanya kalau data invalid, ada kesalahan pada input data. Dan ini ditemukan data sebanyak 20 pemilih tersebar di 10 Kecamatan,” ungkapnya.

Bawaslu juga menemukan DPS dengan jumlah cukup signifikan, yakni sebanyak 303 pemilih, terkait Nomor Kartu Keluarga bukan Kabupaten Kediri. “Ini juga cukup banyak, terkait nomor kartu keluarga yang bukan domisili asal Kediri. Padahal yang namanya pemilih pada Pilkada Kediri 2020 ini, secara identitas kependudukan harus warga Kediri. Itu jumlahnya juga signifikan, ada 303 pemilih tersebar di 26 Kecamatan,” lanjutnya.

Bila hasil temuan yang diduga kuat adalah kesalahan pada proses penyusunan data pemilih, kata Ali, KPU harus menindak lanjuti dengan memberi instruksi kepada jajaran PPK dan PPS dengan data pemutakhiran atau perbaikan sesuai dari lokasi DPS.

“Hal ini harus segera dituntaskan, sebagaimana nanti untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten yang tidak bisa lagi dirubah. Data tersebut nantinya sebagai acuan untuk penyediaan logistik, surat suara, dan lain-lain. Serta yang tak kalah penting adalah kualitas data pemilih harus berkualitas, akurat, mutakhir, dan komprehensif,” jelasnya.

Bawaslu menghimbau kepada KPU Kabupaten Kediri untuk segera menindak lanjuti saran perbaikan yang disampaikan. Hal ini agar melahirkan data pemilih yang akurat guna menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

Terpisah, Eka Wisnu Wardhana Komisioner KPU Kab Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengaku, KPU Kabupaten Kediri menerima Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kediri dalam Surat Bernomor : 206/K.JI-09/PM/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Perihal Saran Perbaikan. Pihaknya telah menindaklanjutinya.

“Berikut dapat kami sampaikan, KPU Kabupaten Kediri menindak lanjuti Saran Perbaikan tersebut dengan melaksanakan Rakor Bersama PPK se Kab Kediri pada 7 Okt 2020 jam 13.00 s/d selesai yang hasilnya dapat kami sampaikan beberapa hal,” jelas Eka Wisnu Wardhana.

“Terdapat 3.252 pemilih dibawah umur dan belum menikah yang diduga oleh Bawaslu tersebut setelah dianalisa oleh KPU Kabupaten Kediri hasilnya sebanyak 3.192 pemilih dibawah umur sudah memenuhi syarat /atau sudah berumur 17 tahun per 9 Desember 2020 (terdapat kesalahan rumus/audit oleh Bawaslu dalam menentukan usia 17tahun),” imbuh Eka.

Kemudian, tambahnya, ditemukan bahwa data pemilih tersebut benar-benar Invalid sebanyak 60 pemilih, Data Invalid sudah termaktub dalam self assessment KPU Kabupaten Kediri dan sudah selesai diperbaiki saat penyusunan DPSHP di tingkat PPS.

“KPU Kabupaten Kediri melakukan Analisa terhadap 17 Pemilih dengan usia di bawah 0, dari hasil Analisa tersebut Invalid dan sudah termaktub dalam self assessment KPU Kabupaten Kediri serta sudah selesai diperbaiki saat penyusunan DPSHP di tingkat PPS. KPU Kabupaten Kediri melakukan Analisa terhadap 20 Pemilih dengan tanggal lahir Invalid, dari hasil Analisa tersebut sudah masuk dalam data Invalid  dan sudah termasuk dalam self assessment KPU Kabupaten Kediri serta sudah selesai diperbaiki saat penyusunan DPSHP di tingkat PPS,” jelasnya.

Menindak lanjuti hasil temuan Bawaslu terkait NKK luar Kediri berjumlah 303 setelah dilakukan Analisa oleh KPU Kabupaten Kediri, hasilnya 121 data pemilih telah selesai diperbaiki, 17 KK Sudah sesuai database kependudukan,165 NKK masih dalam proses perbaikan oleh PPK dan PPS,” tutupnya. [nm/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar