Politik Pemerintahan

Pilbup Jember Tetap Berjalan Walau APBD 2020 Belum Disahkan

Hermanto Rohman, akademisi dan pengamat kebijakan publik Universitas Jember

Jember (beritajatim.com) – Peratuan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020 belum selesai dibahas dan disahkan. Namun itu tidak mengganggu pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Hermanto Rohman, akademisi dan pengamat kebijakan publik Universitas Jember, mengatakan, ketika pembahasan Perda APBD 2020 belum kelar pada 30 hari sebelum akhir tahun 2019, maka bupati bisa mengajukan peraturan kepala daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Tentu itu memiliki konsekuensi, termasuk jumlah anggaran dan lain-lain,” katanya, Senin (6/1/2020).

Peraturan Kepala Daerah APBD Jember 2020 ini hanya mengatur pembiayaan untuk urusan-urusan wajib. “Tapi di perkada ini, nanti gubernur harus melihat esensi atau makna dari ‘wajib’ tersebut, kaitannya dengan gaji pegawai dan pelaksanaan operasional pemerintah daerah dan pelayanan,” kata Hermanto.

“Berkenaan dengan program-program, bisa menjadi wajib setelah diverifikasi pemerintah provinsi,” kata Hermanto. Anggaran pilkada bisa masuk dalam peraturan kepala daerah itu.

Hermanto mengingatkan, kontrol publik terhadap isi Perkada APBD Jember 2020 penting untuk menjadi masukan bagi Pemprov Jatim. Ini karena penafsiran soal wajib tidaknya sebuah anggaran program kerja berada di tangan Pemprov Jatim.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengusulkan anggaran hibah Rp 123 miliar kepada pemerintah daerah setempat untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun Pemerintah Kabupaten Jember menyetujui Rp 82 miliar. Sementara Badan Pengawas Pemilu Jember memperoleh anggaran Rp 22,095 miliar dari daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani Ketua KPU Jember M. Syai’in, Ketua Bawaslu Jember Thobroni Pusaka, dan Bupati Faida pada Medio Oktober 2019 silam. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar