Politik Pemerintahan

Pihak Terkait Diingatkan Tidak Bermain-main Soal Pupuk

Ahmadi, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan.

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ahmadi mewanti-wanti semua pihak terkait agar tidak bermain-main dengan persoalan pupuk yang sempat memunculkan beragam isu negatif di kalangan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan menyusul adanya kasus panangkapan terhadap pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 160 sak atau sekitar 8 ton oleh Polres Blora, di mana pupuk subsidi yang diamankan tersebut, merupakan pupuk yang dibeli dari Madura, untuk di edarkan di wilayah Blora.

“Sebenarnya pada awal tahun 2021, kami sudah menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dengan memanggil para distributor, KP3 (Komisi Pengawas¬†Pupuk¬†dan Pestisida), Kabag Perekinomian dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan),” kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Ahmadi, Rabu (10/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar seluruh pihak terkait tidak bermain-main dengan persoalan pupuk. “Pada pertemuan itu, kami sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak mau lagi mendengar ada kabar pupuk subsidi dijual di luar daerah,” ungkapnya.

“Termasuk juga menjual pupuk di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) dengan alasan apapun, bahkan salah satu distributor ada yang mengatakan siap izinnya dicabut jika ada pelanggaran,” sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan pupuk di Pamekasan. “Jadi kami sudah mewanti-wanti agar masyarakat tidak lagi kekurangan pupuk, semuanya harus bersama melakukan pengawasan maksimal,” tegasnya.

Disinggung soal adanya penangkapan pupuk subsidi asal Madura, di Blora, pihaknya berharap kejadian tersebut bukan berasal dari Pamekasan, sekalipun hingga saat ini belum ada keterangan resmi seputar titik Madura yang terdiri dari empat kabupaten berbeda, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.

“Kami berharap yang ditangkap bukan dari Pamekasan, sebab kami sudah mewanti-wanti bahwa tidak boleh dijual di luar wilayah, apalagi ke Jawa. Misalnya dari Kadur dijual ke Pakong, itu tidak boleh. Jika hal itu terjadi, izinnya bisa dicabut dan bahkan juga ada unsur pidananya,” pungkasnya. [pin/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar