Politik Pemerintahan

Perlindungan Anak di Bangkalan Belum Maksimal

Rapat Raperda DPRD Bangkalan

Bangkalan (beritajatim.com) – Perlindungan terhadap anak dalam segala kasus yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan belum bisa maksimal. Hal itu lantaran belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan anak secara luas.

Untuk mengatasi hal itu, Komisi D menggodok Perda sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk keadilan terhadap kasus anak.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, Perda ini dinilai bersifat urgent. Pasalnya, akan memperkuat proteksi perlindungan anak secara luas.

“Ini menyangkut hak anak, dan di dalam pemerintahan memiliki kewajiban menuangkan hal tersebut dalam bentuk Perda supaya jelas payung hukumnya,” ucapnya, Selasa (25/2/2020).

Dalam kasus yang melibatkan obyek anak-anak pelaku tindak pidana maupun korban dari kejahatan belum ditangani dengan baik. Bukan dalam tindakan hukum, namun juga dalam pendampingan psikologis anak agar kembali normal dalam kehidupan bersosial.

Menanggapi hal tersebut, Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Agus Sobarnapraja membenarkan masih minimnya sinergi dari berbagai pihak dalam pendampingan anak. Diakuinya, kepolisian selaku penindak hukum memiliki batasan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak.

“Kami punya batasan, ketika penindakan hukum sudah kita lakukan maka pendampingan secara psikologis itu perlu. Di sinilah, kami butuh peran berbagai instansi, karena masalah anak ini tanggung jawab bersama,” terangnya.

Sementara itu, koordinator pendamping psikologis anak PPT Bangkalan, Dr Mutmainah mengatakan hingga saat ini Bangkalan belum memiliki wadah untuk pendampingan anak dalam berbagai kasus. Meski, ia dan timnya berinisiatif menangani pendampingan anak di rumahnya sendiri, hal iu dirasa kurang karena kebutuhan pendampingan psikologis anak cukup banyak.

“Kami tampung di rumah, sampai ia betul-betul kembali norma tanpa trauma apapun. Karena baik itu korban ataupun pelaku, ketika ia masih usia di bawah umur maka kesehatan mentalnya melemah. Sehingga kami perlu ketegasan pemerintah dalam menangani hal ini, terutama dalam pendanaan agar upaya preventif bisa kita lakukan lebih,” pungkasnya. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar