Politik Pemerintahan

Silpa Rp 2,1 Triliun,

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bojonegoro Amburadul

foto/ilustrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan bebera hal terkait dengan banyaknya silpa yang terjadi di Pemkab Bojonegoro. Indikasi banyaknya anggaran yang tidak terserap diantaranya dalam penyusunan perencanaan program kurang efektif.

Anggota Badan Pekerja ICW Lais Abid mengatakan indikasi banyaknya silpa dan molornya program kerja Pemerintah Daerah itu karena biasanya program yang disusun lebih banyak tidak dibutuhkan di lapangan. “Karena perencanaan yang tidak baik itu, sehingga anggaran yang dipakai tidak maksimal,” ujarnya, Selasa (18/6/2019).

Kemungkinan yang lain, lanjut dia, bisa jadi mengarah ke tindak pidana karena dimungkinkan ada anggaran yang ditetapkan dengan nilai lebih tinggi dari kebutuhan. Penentuan nilai yang digelembungkan ini, diharapkan bisa meraup palente dari lebihan anggaran yang semestinya digunakan.

“Bisa mengarah pidana, jika itu disengaja. Karena potensi korupsi itu bisa terjadi mulai dari perencanaan anggaran,” terangnya.

Sekadar diketahui, sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan atau silpa APBD Bojonegoro 2018 mencapai Rp 2,1 triliun dari jumlah besaran APBD sebesar Rp 4,6 Triliun. Dengan rincian dari akumulasi Silpa BLUD senilai Rp 4,1 miliar, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (F-KTP) senilai Rp 13,4 miliar, Bantuan operasional sekolah senilai Rp 1,664 miliar, Sisa dana DAK fisik, non fisik, dan dana insentif daerah senilai Rp 29,8 miliar.

Salah satu program perencanaan pembangunan yang menggunakan APBD dan hingga sekarang masih bermasalah diantaranya adalah pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) Bojonegoro. Proyek pembangunan gedung AKN yang dilakukan periode Bupati Bojonegoro Suyoto sampai saat ini status tanah yang digunakan masih sengketa.

Pembangunan gedung AKN tersebut juga dirubah menjadi gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat). Namun, gedung yang suah selesai dibangun sejak 2017 lalu itu hingga kini juga belum difungsikan. Beberapa infrastruktur pendukung lain belum lengkap.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuti mengatakan belum dimanfaatkan gedung pusdiklat tersebut lantaran sarana yang masih belum ada antara lain, air, lampu, sound system, dan sejumlah sarana pendukung lainnya. “Gedung diklat harus memiliki sarana mencukupi karena akan digunakan pelatihan. Jika tidak ada sarana-sarananya ya belum bisa digunakan,” ujar Ibnu. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar