Politik Pemerintahan

Perda Bencana Harus Sinkron dengan RTRW Kabupaten Jember

Danang Kurniawan

Jember (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tengah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu dilengkapu peta kerawanan dan sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Demikian usulan yang diajukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember.Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi usulan pembahasan rancangan Pperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemkab Jember. “Kiranya dalam Perda tersebut diatur proyeksi kebijakan pada peta wilayah rawan bencana yang sifatnya preventif,” katanya, sebagaimana pandangan umum fraksinya, ditulis Jumat (16/6/2023).

Peta tersebut bisa dijadikan acuan untuk rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Detail Tata Ruang. PKS berharap dua raperda itu segera diajukan Pemkab Jember. “Pembangunan fisik dan pembangunan manusia harus disesuaikan dengan kondisi peta rawan bencana di Jember,” kata Dhafir.

Sementara itu, Sri Winarni dari Fraksi PKB menegaskan, rancangan perda tersebut harus memuat ketentuan yang mengatur perencanaan dan pencegahan bencana secara menyeluruh. “Hal ini meliputi identifikasi risiko bencana, pemetaan zona-zona rawan bencana, serta penentuan langkah-langkah mitigasi yang tepat,” katanya.

“Rancangan perda ini juga harus mendorong pembentukan tim penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, serta mengatur tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan dan pencegahan bencana. Perluasan jaringan monitoring dan peringatan dini harus diperhatikan, termasuk pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Jember,” kata Winarni.

Tak cukup itu. Rancangan perda tersebut harus mengatur tata cara rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, termasuk pemulihan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. “Penyediaan bantuan dan dukungan bagi korban bencana, termasuk bantuan psikososial, perumahan sementara, dan pemulihan mata pencaharian, harus diperhatikan,” kata Winarni.

Sementara itu, Danang Kurniawan dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak agar rancangan perda ini memperhatikan berbagai mitigasi bencana yang kemungkinan akan terjadi pada jangka waktu beberapa lama ke depan. “Raperda ini juga harus komprehensif mengatur dari upaya prefentif, kuratif, sampai pada upaya rehabilitatif,” katanya.

Sebagaimana saran PKS, Fraksi PDI Perjuangan sepakat rancangan perda itu harus disinergikan dengan berbagai raperda yang lain seperti RTRW, RDTR, Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Perda tentang Bangunan Gedung, dan lain-lain. “Jangan sampai satu perda dengan perda yang lainnya tidak saling menguatkan tetapi kontradiktif, sehingga sulit dalam penegakannya,” kata Danang. [wir]


Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks



Apa Reaksi Anda?

Komentar