Politik Pemerintahan

People Power, Pengurus NU Jatim Ingatkan Rekomendasi Multaqo Ulama

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdussalam Sohib (Gus Salam) mengingatkan pentingnya rekomendasi Multaqo Ulama yang digelar Jumat (3/5/2019) di Jakarta.

Menurut dia, rekomendasi Multaqo Ulama dapat mencegah munculnya premanisme politik, seperti upaya people power untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

“People Power itu premanisme politik. Dalam Multaqo Ulama sudah keluar delapan rekomendasi,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang ini, Jumat (10/5/2019).

Multaqo Ulama yang dihadiri seribuan ulama itu menetapkan delapan rekomendasi.

Sejumlah rekomendasi itu, di antaranya menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan Alim Ulama terkemuka bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI. NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Multaqo ulama juga mengajak seluruh umat Islam menghindari fitnah dan perpecahan serta saling memaafkan melalui rekonsiliasi.

Selain itu, Multaqo juga mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain.

Berikutnya, salah satu poin rekomendasi adalah mengajak seluruh umat Islam untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Multaqo juga mengajak umat Islam untuk senantiasa mentaati tata peraturan dan perundangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI sebagai pengejawantahan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah.

Umat Islam, juga diajak untuk tidak terpancing dalam melakukan aksi inkonstitusional, baik langsung ataupun tidak langsung karena itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Dia mengatakan, rekomendasi Multaqo tersebut juga bisa disampaikan kepada aparat. Hal itu, bertujuan agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, tanpa ragu dengan segala tindakan yang mengancam konstitusi.

“Mayoritas masyarakat resah dengan isu-isu seperti itu. Dan, masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu provokatif,” jelasnya.

Sejumlah massa sebelumnya berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jumat (10/5/2019). Mereka mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang hendak melaporkan dugaan kecurangan Pemilu. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar