Politik Pemerintahan

Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Pemkot Mojokerto Tahun 2019, Ini Pesan Walikota

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot Mojokerto menggelar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara Walikota Mojokerto dengan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto.

Kegiatan tersebut untuk memenuhi Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Yakni tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acara yang digelar selama dua hari mulai tanggal 16-17 Januari 2019 tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto dihadiri Walikota Ika Puspitasari, Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Harlistyati.

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan agenda untuk paparan sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara pimpinan OPD dan jajarannya dengan kepala daerah. “Melalui komitmen yang kita tanda tangani bersama nanti,” ungkapnya, Rabu (16/1/2019).

Masih kata orang nomor satu di Kota Mojokerto ini, hal tersebut yang akan menjadi ukuran kinerja pimpinan OPD dan jajarannya.

Ning Ita (sapaan akrab, red) menambahkan PK bukan menyangkut personal siapa yang menjabat kepala OPD tersebut, tetapi mewakili institusi yang dipimpin.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan mutasi, mengingat banyaknya posisi pimpinan OPD yang kosong. Ketika bapak ibu tidak lagi memimpin OPD tersebut, bukan berarti siapapun penggantinya tidak lagi bertanggung jawab terhadap PK yang telah ditandatangani, jadi PK ini melekat bukan secara personal tetapi mewakili institusi yang bapak ibu pimpin ketika menjabat,” katanya.

Dalam kesempatan ini Ning Ita juga menghimbau agar setiap Kepala OPD selalu mengutamakan komunikasi dan koordinasi. Karena semua saat ini berada dalam satu kesatuan sehingga apa yang dilakukan di masing-masing OPD tidak bisa terlepas dari OPD-OPD yang lain.

“Selalu ada keterkaitan. Komunikasi dan kordinasi selalu dilakukan jangan sampai dalam menjalankan kebijakan yang ada keterkaitannya dengan OPD lain tidak saling tahu. Pemkot Mojokerto diharapkan bisa menjadi sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga yang berada dalam rumah Pemkot Mojokerto,” ujarnya.

Ning Ita mengibaratkan, meskipun kamar maka selayaknya koordinasi antar kamar selalu dilakukan karena muaranya tetap satu yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sama.

Meskipun berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 paling lambat penyusunan PK adalah satu bulan setelah penandatanganan DPA.

“Pemkot Mojokerto telah menandatangani DPA pada satu minggu yang lalu, penandatanganan PK bisa dilakukan lebih awal dan tidak perlu menunggu injury time. Dengan harapan bisa saling berdiskusi jika ada beberapa hal yang memang belum terjadi kesepahaman antara kepala daerah dan kepala OPD. Terutama pada masa transisi sehingga butuh melakukan penyesuaian tanpa terbatasi oleh waktu,” pungkasnya.[tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar