Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Penyusunan KUA-PPAS Kewenangan Eksekutif, DPRD Jember Tak Ikut Campur

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sememtara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. DPRD Jember tak akan ikut campur dalam proses internal eksekutif dengan tetap menjalankan fungsi parlemen.

Bupati Hendy Siswanto sudah menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD Jember untuk dibahas Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pekan ini. “DPRD menerima KUA-PPAS dalam bentuk dokumen jadi. Urusan proses penyusunannya sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif, dalam hal ini TAPD,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, ditulis Jumat (19/8/2022).

Menurut Itqon, TAPD bekerja setelah diperintah bupati. DPRD Jember tidak berurusan dengan siapa yang terlibat dan dilibatkan dalam proses penyusunan tersebut. “Itu urusan internal eksekutif. DPRD menerima dokumen KUA-PPAS yang kemudian dibahas bersama Badan Anggaran dan TAPD,” katanya.


Kejadian atau peristiwa apapun yang terjadi selama proses penyusunan itu, menurut Itqon, tidak membatalkan keabsahan dokumen KUA-PPAS yang diajukan bupati ke DPRD Jember. “Saya kira harus clear di sini,” kata Itqon.

Sebelumnya, Bupati Hendy Siswanto menegaskan, APBD Jember 2023 tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Ini melanjutkan pekerjaan pada 2021-2022. Pemerintah Kabupaten Jember sudah memperbaiki lebih dari seribu kilometer jalan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan membuka 5.000 – 7.500 lowongan kerja untuk petugas kebersihan dan petugas perbaikan lampu dan jalan tahun depan. Gaji dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar