Politik Pemerintahan

Penyewa Aset Pemkot Malang Lapor Polisi Karena Lahannya Diakui Orang Lain

Aset milik Pemkot Malang di Jalan Jakarta, Nomor 36, Kota Malang.

Malang(beritajatim.com) – Kuasa hukum Theresia selaku penyewa aset Pemerintah Kota Malang, di Jalan Jakarta, nomor 36 Klojen, Kota Malang, Ari Hans Simaela mengungkapkan alasan kliennya melaporkan ke Polresta Malang Kota karena ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik rumah itu.

“Hingga hari ini klien kami lah yang berhak untuk penggunaan tanah tersebut. Sementara kalau berkaitan laporan klien kami ke Polresta Malang Kota, karena klien kami merasa sampai hari ini sebagai pemilik atau penyewa tanah tersebut tapi tiba-tiba ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik dan memasang plang,” kata Ari, Selasa, 25 Mei 2021.

Aset ini diketahui milik Pemkot Malang yang telah disewa oleh keluarga bernama Theresia sejak tahun 1974. Di tempat ini, Theresia mempercayakan Lasmi (57 tahun) untuk menjaga aset yang dia sewa dari Pemkot Malang.

Pada pada tanggal 8 Mei 2021 Lasmi kaget tiba-tiba ada orang yang mengklaim lahan ini sebagai miliknya dengan bukti foto SHM di dalam handphone. Bahkan sempat memasang papan plakat yang kemudian di lepas pada 18 Mei 2021. Perbuatan memasuki pekarangan orang inilah yang dilaporkan Theresia ke Polresta Malang Kota.

“Klien kami saat ini menunggu perkembangan atas laporan yang sudah di sampaikan ke Polresta Malang Kota. Dan kami berharap pihak kepolisian, bisa mendalami dan mencari tahu dalang dari pemasangan plang dan tindakan melawan hukum yang dilakukan pertanggal 8 Mei kemarin,” ujar Ari.

“Jadi menurut kami, apabila ada orang yang mengaku sebagai pemilik, tentu saja harus melalui prosedur hukum, bukan melakukan tindakan yang melawan hukum seperti kemarin. Apabila memang memiliki hak atas tanah tersebut, sudah seharusnya memberikan peringatan, atau somasi apabila tidak diindahkan bisa mengajukan gugatan. Bukannya melakukan tindakan melawan hukum,” imbuhnya.

Ari mengatakan, klien mereka keberatan atas pemasangan plang yang kemudian di turunkan pada 18 Mei kemarin. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan intimidatif. Sebab, kliennya masih berstatus penyewa sah aset milik Pemkot Malang itu.

“Proses memasang plang papan nama itu sudah diturunkan, itu upaya intimidatif pada penjaga rumah tersebut. Klien kami sangat keberatan dengan tindakan itu. Sehingga dilaporkan, seperti pemasangan plang, membongkar halam untuk memasang plang papan nama tersebut dan tindakan pengancaman. Jadi itu dasar laporan dari klien kami kepada Polresta Malang Kota,” tutur Ari.

Sementara Pengacara Alhaidary mengatakan sebagai kantor pengacara yang menangani kasus itu adalah Muhammad Robakh. Dia memiliki klien bernama Winarno. Klien inilah yang mengaku bahwa aset itu miliknya dan merasa menempati rumah itu sejak lama.

“Ya ini kan kasus dalam proses ya, cuma yang menangani itu pengacara dari kantor sini namanya Robakh. Kalau yang punya perkara itu namanya Winarno, dia yang kesini. Dia punya kunci, dan sering masuk kesitu, pengakuannya Winarno seperti itu,” kata Alhaidary.

Selain itu, Winarno juga mengaku bahwa hunian itu dia dapat dari bapaknya bernama Ishak. Sedangakan untuk bukti kepemilikan seperti Surat Hak Milik (SHM) mereka mengaku belum tahu. Kemudian untuk panggilan Polresta Malang Kota Muhammad Robakh juga sudah memenuhi panggilan itu.

“Dia (Winarno)!merasa sudah menempati rumah itu sejak lama. Meneruskan hunian dari bapaknya. Namanya ishak. Itu saja kita diberi kuasa untuk ngurusi itu. Cuma yang nangani namanya Robakh (pengacara). Katanya ada laporan ke polisi, jadi ya kita lihat prosesnya,” tandas Alhaidary.

Kepala Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subhan mengatakan, bahwa aset itu memang milik mereka. Kini mereka bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, yang diberi nama tim inventarisasi sedang mengajukan sekitar 8 ribu sertifikasi aset termasuk di Jalan Jakarta Nomor 36.

“Tanah milik Pemkot Malang, sudah terbit izin tempat pemakaian tepatnya SKnya 24 Januari 1955 atasnama R Sumarjo. Kemudian 25 April 1974 beralih ke Teguh Jaya Kusuma Widodo. Kemudian beralih ke putrinya bu Theresia Sulinadi yang sampai sekarang itu terbit sejak tanggal 28 Desember 2005. Jadi defacto maupun dejure yang menguasai adalah Theresia. Terkait berita yang menyatakan klaimer yang sudah bersertifikat ya monggo kalau mau dibuktikan di Pengadilan,” ujar Subhan. (luc/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar