Politik Pemerintahan

Penyertaan Modal Rp 5,8 M untuk Kahyangan Jember Dibatalkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi

Jember (beritajatim.com) – Dana penyertaan modal sebesar Rp 5,8 miliar yang rencananya dialokasikan untuk Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 akhirnya dibatalkan.

Pembatalan dilakukan setelah Badan Anggaran DPRD Jember mempersoalkan dasar hukum penganggaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Jember ternyata hanya memilki peraturan daerah penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum. “Kalau tidak punya dasar hukumnya, kenapa dikasih penyertaan modal,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang memimpin rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Rabu (31/7/2019).

Ayub mempersilakan Pemkab Jember mengajukan perda lebih dulu sebagai dasar hukum sebelum dianggarkan. “Biar sama DPRD dibahas dan disepakati berapa penyertaan modalnya,” katanya.

Menanggapi penolakan DPRD itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi mengatakan, bupati berterima kasih telah diingatkan. “Karena legal standing penganggarannya adalah raperda (rancangan peraturan daerah), belum perda. Penganggaran itu basisnya perda. Perda penyertaan modal PDP masih dibahas, sehingga tidak bisa dijadikan dasar sebuah proses penganggaran,” katanya. Fauzi sendiri tidak tahu bagaimana proses internal pembahasan raperda itu di Pemkab Jember.

Semula, anggaran penyertaan modal Rp 5,8 miliar itu diperuntukkan pembayaran hak pengelolaan lahan. Namun karena ditolak DPRD Jember dan dibatalkan, akhirnya anggaran itu dialihkan untuk pengadaan tanah jalur lintas selatan Rp 2,7 miliar. “Insya Allah, November bisa dieksekusi,” kata Fauzi. Selain itu, anggaran dialihkan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 2,635 miliar, dan honor kegiatan pengamanan pemilihan kepala desa di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 465 juta.

Mengapa dialihkan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan? Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Yessiana Arrifah mengatakan, kerusakan jalan mencapai 20 persen. “Sepanjang lebih dari 600 kilometer rusa berat. Kebutuhan dana untuk aspal dan kelengkapannya, termasuk jembatan dan drainase, kami hitung kemarin Rp 1,9 triliun. Untuk tahun ini, dalam APBD awal, untuk kebinamargaan, kami ada sekitar Rp 130 miliar: Rp 91 miliar di antaranya untuk peningkatan jalan, Rp 15 miliar untuk pemeliharaan jalan, Rp 13 miliar untu drainase, Rp 10 miliar untuk jembatan,” katanya. Anggaran tambahan dari pergeseran dana penyertaan modal itu akan diperuntukkan pemeliharaan jalan. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar