Politik Pemerintahan

Penyelenggara Pemilu Diminta Antisipasi Kecurangan

Surabaya (beritajatim.com) – Mendekati akhir masa Pemilu Legislatif 2019, kinerja penyelenggara sekaligus pengawas mulai disorot. Terutama netralitas sekaligus antisipasi kecurangan yang terjadi menjelang detik-detik coblosan.

Beragam kecurangan secara masif dan terstruktur dinilai meresahkan. Sekaligus mencoreng semangat demokrasi. Terutama banyak masyarakat menengah kebawah menjadi sasaran.

Termasuk adanya dugaan penggelembungan form A5 atau surat pindah pemilih, yang diindikasi mulai ada. Persoalan ini menjadi perhatian dari Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Bulak.

Minggu malam (17/2), para pengurus dan kader diwilayah tersebut menggelar dialog interaktif bertemakan ‘Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Pemilu Keberadaban’.

Sekitar 50 orang terdiri dari pengurus dan kader mengikuti kegiatan yang turut menghadirkan pihak Bawaslu dan PPK Kota dan Kecamatan ini.

“Kegiatan ini baru pertamakali digelar. Ini menjadi pembelajaran politik bagi para kader. Sekaligus mempertanyakan kesiapan dari Penyelegara Pemilu,” terang Koordinator kegiatan, Herman Efendi.

Menurut dia, berbagai kecurangan yang kerap terjadi dalam kontestasi Pileg maupun Pileg masih menunjukkan kurangnya profesionalitas dalam penyelenggaraan.

Di satu sisi, dikatakan Herman para kader partai juga harus mendapatkan edukasi politik. Sehingga bisa memahami potensi kecurangan.”Sekaligus menangkal money politik juga,” imbuh pria yang juga Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bulak ini.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar