Politik Pemerintahan

Penyaluran BPNT di Gresik Diduga Banyak Kecurangan

Gresik (beritajatim.com) – Di tengah masih adanya pandemi Covid-19, bantuan penyaluran pangan non tunai (BPNT) sangat diharapkan bagi masyarakat. Tapi kenyataan bantuan itu berbalik 360 derajat. Pasalnya di Gresik, penyaluran BPNT tersebut diduga banyak kecurangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun. Salah satu e-warung di wilayah Kecamatan Kebomas, Gresik, yang dikelolah Triyono (53) memiliki toko kelontong di rumahnya. Toko kelontong tersebut berjualan sejumlah kebutuhan sehari-hari. Ada minyak goreng, mie instan, dan dagangan lain. Tapi, tidak melihat jualan sayur, beras, hingga buah. Yang biasa disalurkan kepada penerima bantuan sembako ini.

E-warung milik Triyono, atau TY itu juga ditempel sticker logo bantuan sembako. Ada banner alur pencairan juga tertempel di pagar rumah. Saat ditanya dirinya melayani 76 keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, 57 KPM lama dan 19 KPM yang baru.

“Saya hanya bertugas menyalurkan bantuan. Begitu suplier mengirim sembako, tugasnya hanya menggesek kartu keluarga sejahtera (KKS) dan menukarkan dengan sembako,” ujarnya, Minggu (12/07/2020).

Masih menurut TY, sembako berupa beras, telur, kacang, hingga buah dan sayur itu datang ke warungnya sudah berupa paketan. “Sudah berupa paketan saya tinggal menyalurkan saja,” katanya.

Sewaktu ditanya apakah sembako yang disalurkan senilai Rp 200 ribu, TY hanya bisa menjelaskan terbata-bata. Namun, dirinya menyakinkan nilai nominalnya sudah sesuai. Yakni, beras 10 kilo, telur 12 butir, kacang satu plastik, hingga buah beberapa biji. “Menurut saya nilai nominalnya memang sudah sesuai,” ungkapnya.

E-warung milik TY merupakan satu dari total 222 e-warung di Gresik. Pertengahan tahun 2019 lalu TY mulai dipercaya jadi penyalur BPNT.

Ironisnya, TY tidak mengajukan diri sebagai penyalur BPNT. Dia berdalih hanya bermodal cukup dekat dengan penentu kebijakan setempat.

“Tidak, saya tidak mengajukan untuk jadi e-warung. Saya cuma dekat dengan lurah saja akhirnya ditunjuk,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, penerima KPM ada 92.014 orang. Sementara, jumlah e-warung ada 222. Artinya, satu e-warung melayani sekitar 415 KPM. Seharusnya, satu e-warung hanya boleh melayani maksimal 200 KPM. Dengan data tersebut bisa disimpulkan jumlah e-warung di Gresik belum maksimal.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinsos Gresik Sentot Supriyohadi saat dikonfirmasi mengakui distribusi BNPT masih banyak kendala. Padahal program pemerintah tersebut sudah dilaksanakan sejak 2019 lalu dengan nilai bantuan sebesar Rp 110 ribu.

“Terhitung pada 2020, pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos menaikkan nilai bantuan sebesar Rp 150 ribu kata Sentot. Tapi, sejak adanya pandemi Covid-19 bantuan KPM kembali naik menjadi Rp 200 ribu,” urainya.

Sentot menambahkan, ada hikmah yang didapat setelah adanya pandemi Covid-19 mengenai permasalahan penyaluran BPNT dari berbagai lini. Mulai dari jumlah bantuan, data penerima, hingga kendala lainnya.

“Penerima BPNT tidak bisa mendapat jenis bantuan lain dari pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang protes,” imbuhnya.

Kendala yang dimaksud kata Sentot, di lapangan banyak para agen penyalur yang memberikan bantuan dalam bentuk paket. Padahal, dalam pedoman penyaluran, hal tersebut tidak diperbolehkan. KPM juga berhak memilih bahan pokok sesuai permintaan.

“Agen beralasan lebih mudah dalam melakukan stok barang, hal tersebut juga sudah kami singgung dalam rapat bersama Kemensos,” tuturnya.

Mantan Kadispora Gresik itu menjelaskan, kesepakatan yang diambil, sistem paket tersebut bisa diterapakan. Dengan catatan, bahan pokok memiliki nominal yang sama dengan jumlah bantuan.

“Barang tersebut tidak boleh dalam bentuk pabrikan. Seperti, susu kaleng, mie instan dan jenis lainnya. Lebih memprioritaskan produk lokal. Kecuali bantuan jenis beras. Boleh menggunakan merek pabrikan karena kebutuhannya paling banyak,” jelasnya.

Kerumitan lainnya lanjut Sentot, agen penyalur tersebut berhak memilih supplier yang menyediakan kebutuhan tersebut. Imbasnya, jenis barang yang diterima KPM memiliki kualitas yang berbeda-beda. Mulai dari variasi jenisnya, jumlah, selisih harga dan lain sebagainya. Bahkan, banyak temuan dilapangan, bantuan barang yang diterima KPM memiliki selisih harga Rp 30-40 ribu.

“Kami tidak tahu masalah tersebut karena tidak memiliki wewenang, yang jelas sangat rumit,” tegasnya.

Belum lagi kerumitan yang maksud yaitu terjadi perebutan untuk mendapat jatah sebagai supplier. Sebab, terdapat 222 agen penyalur yang tersebar diseluruh Gresik. Mereka ditunjuk pihak bank penyalur ataupun kecamatan. Dengan catatan dapat memenuhi kriteria sebagai agen penyalur.

“Saya tidak tahu siapa saja suppliernya, dan tidak mau tahu. Sebab, sudah ada indikasi dikondisikan. Tidak sedikit pihak yang mendatanginya untuk meminta rekomendasi. Untuk menjadi supplier resmi yang ditunjuk pemerintah. Ini juga sudah kami singgung kepada Kementrian, agar membuat aturan tentang prosedur menjadi supplier,” pungkasnya. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar