Politik Pemerintahan

Pentingnya Mendeskripsikan Nilai Toleransi di Indonesia

Pamekasan (beritajatim.com) – Akademisi IAIN Madura, Akhmad Faqih menilai pentingnya mendeskripsikan nilai toleransi demi mengawal keturunan di tengah masyarakat majemuk. Seperti di Indonesia yang tengah diuji atas nama demokrasi Pancasila dan demokrasi teologi.

“Indonesia adalah negara unik dan berbeda dengan negara lain di berbagai belahan dunia. Sebab Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama dan juga pula bukan negara federasi. Tapi Indonesia negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila,” kata Akh Fakih, Senin (18/3/2019).

Saat ini terdapat sebuah konsep dari salah satu komunitas lain yang mencoba menggagas dasar negara dengan landasan agama. Namun sebagai kaum mayoritas, umat Islam memiliki tanggungjawab besar memandu toleransi di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Disinilah pentingnya pengetahuan toleransi secara benar, yakni toleransi yang tidak menciderai konstitusi negara dan tidak pula melanggar syariah agama seperti yang sudah tertuang dalam simbol negara, Garuda Pancasila,” ungkapnya.

Selama ini toleransi diartikan sebagai kebebasan beragama oleh sebagian umat Muslim yang cenderung sekuler, toleransi didefinisikan secara mutlak. Dalam artian bisa diwujudkan dalam kerangka sosiologis maupun teologis. “Kondisi ini mengesankan adanya upaya memenangkan peran konstitusi negara atas nama agama,” imbuhnya.

“Di pihak lain, kaum fundamentalis sangat gigih menerapkan Islam secara tekstual dan ahistoris. Konstitusi negara mereka anggap batal dan agama diamalkan secara radikal, intoleransipun muncul dan menjalar di setiap ruang publik civil society. Sehingga menjadi ruh perjuangan dalam setiap ranah kegiatan rutinitas atas nama agama,” jelasnya.

Kondisi tersebut justru hadir di tengah hiruk pikuk bangsa yang tengah berupaya mempertahankan demokrasi Pancasila. “Seyogyanya kita harus kembali merujuk pada para pemikir yang sering dikaji di dunia pesantren, pola pikir mereka semestinya menjadi rujukan utama oleh para pemikir saat ini, termasuk para pemangku kebijakan, agamawan, politisi dan lainmya,” ajaknya.

“Sayang mereka justru terbawa arus pemikiran neomodernisme yang notabene mengarah pada disintegrasi, juga intoleransipun atas bangsa Indonesia. Padahal para pemikir klasik yang sering dikaji di pesantren justru memiliki loyalitas dan eksistensi mengawal NKRI sekalipun mereka bukan pribumi Nusantara,” tegasnya.

Dari itu ia mengajak masyarakat untuk kembali mengkaji berbagai jenis pemikiran para pemikir abad pertengahan seperti yang dikaji para santri di berbagai pesantren. “Hemat kami, semestinya kitab kuning ala pesantren harus menjadi referensi dalam menerapkan dan mengembangkan sistem demokrasi Pancasila,” sambung Faqih.

“Bahkan selama ini, peran kiai dan kaum pesantren, justru sangat tepat menerjemahkan teks kitab kuning sesuai dengan konteks keindonesiaan yang lebih terhormat dan bermartabat,” pungkasnya. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar