Politik Pemerintahan

Pengesahan P-APBD 2019 Bojonegoro Tunggu Keputusan Gubernur

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menyepakati jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019 sebesar Rp 7,1 triliun.

Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang P-APBD 2019 itu saat tinggal menunggu penetapan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Draf rancangan P-APBD sudah dikirim ke gubernur, kemarin. Pemkab saat ini tinggal menunggu keputusan dari gubernur,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Suyuthi, Kamis (15/8/2019).

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, perubahan APBD tersebut sesuai aturan diperbolehkan. Yakni, sesuai dengan Pasal 316 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut menyebut, Perubahan APBD bisa dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun pembiayaan berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam laporannya menyebutkan, hasil pembahasan antara badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati, jumlah P-APBD 2019 sebesar Rp 7,1 triliun. Jumlah tersebut karena ada sejumlah penambahan dari APBD induk tahun ini sebesar Rp4,8 triliun, Silpa 2018 sebesar Rp 2,1 triliun dan tambahan dana bagi hasil migas Rp 400 miliar.

Badan Anggaran menyetujui rancangan pemerintah daerah tentang P-APBD 2019 untuk segera ditetapkan, dengan catatan, diantaranya beberapa program, salah satunya Kartu Petani Mandiri (KPM) diharapkan bisa memberi manfaat dan dilakukan verifikasi yang tepat sasaran. Agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kemudian, SKPD diharapkan melakukan perencanaan yang lebih matang, sehingga penyerapan bisa maksimal, penambahan anggaran di beberapa SKPD diharapkan bisa terealisasi sesuai rencana, sehingga bisa mempercepat pembangunan, dan dengan ketersediaan anggaran yang cukup besar diharapkan bisa menambah peningkatan wajib di bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. [lus/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar