Politik Pemerintahan

Pengembalian Jabatan Ratusan ASN Jember Tak Terkait Pilkada

Sebanyak 366 orang pejabat Pemerintah Kabupaten Jember mengikuti proses pengembalian jabatan, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020)

Jember (beritajatim.com) – Pengembalian jabatan ratusan aparat sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertepatan dengan tahapan kampanye pemilihan kepala daerah. Namun pengembalian jabatan ini tak terkait dengan urusan pilkada.

“Tidak ada kaitannya, karena waktunya yang pas itu. Jadi karena waktunya yang ada cuma itu untuk menyelesaikan (rekomendasi Menteri Dalam Negeri) ini, bertepatan dengan pilkada. Jadi bukan dipas-paskan,” kata Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, di sela-sela acara kunjungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Bank Indonesia Jember, Minggu (15/11/2020).

Pengembalian jabatan ini merupakan konsekuensi dari surat bernomor 700/12429/SJ mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus yang ditandatangani Menteri Dalam Negeru Tito Karnavian, dan ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember pada 11 November 2019.

Surat itu kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 10 Desember 2019, yang memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar melaksanakan tiga hal yang ada dalam surat rekomendasi Mendagri tersebut.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat itu baru dilaksanakan setahun kemudian setelah surat terbit. Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020). Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief memimpin langsung prosesi itu sebagai bagian dari kepatuhan terhadap pemerintah pusat.

Helmy mengatakan, proses pengembalian ini dibahas bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jatim, dan Pemkab Jember. Dampak pengembalian tersebut memunculkan ketidakpuasan pada sebagian ASN. Namun, proses belum selesai. “Nanti diproses lagi cepat. Yang tidak dapat jabatan akan diproses lagi. Nanti pada dasarnya, semua selesai tanpa ada masalah,” katanya.

Setelah pengembalian jabatan ratusan ASN sukses dilaksanakan, Pemkab Jember dengan didampingi Pemerintah Provinsi Jatim mengajukan izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk pelantikan jabatan berikutnya. Pengajuan izin ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti dampak pengembalian jabatan tersebut. “Kita sedang minta izin ke KASN, sedang proses semua. Jadi tidak ada masalah,” kata Helmy.

Setelah masalah KSOTK selesai, menurut Helmy, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 akan diproses segera. “(Peraturan Daerah APBD) 2020 tetap harus punya,” kata Helmy.

Sebagaimana diberitakan, Perda APBD Jember 2020 belum disahkan bersama eksekutif dan legislatif, karena rekomendasi Mendagri 11 November 2019 belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Akhirnya, APBD Jember diatur secara terbatas dengan payung hukum peraturan kepala daerah. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar