Politik Pemerintahan

Pengawasan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan Tertibkan Perusahaan Tak Patuh di Kabupaten Mojokerto

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo memberikan pengarahan di Pendopo Graha Maja Tama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (25/11/2020).

Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, melaksanakan pengawasan terpadu kepada 25 badan usaha di Kabupaten Mojokerto yang dinilai belum patuh atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun program-program di dalamnya.

Sebanyak 50 Pengawas Ketenagakerjaan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ini. Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo yang merupakan Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pengarahan di Pendopo Graha Maja Tama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (25/11/2020).

“Tugas kita sebagai penyelenggara pemerintahan, adalah bagaimana membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang kita layani. Kita akan mencoba mendorong kepatuhan para pengusaha yang ada di Kabupaten Mojokerto. Data yang saya lihat ada perusahaan besar hampir 820 an. Kalau 820 perusahaan besar di Mojokerto ini menjadi contoh kita untuk kepatuhan terhadap kesehatan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Masih kata Himawan, hal tersebut menjadi kontribusi terhadap perlindungan pekerja. Himawan pun menjelaskan, bagaimana perusahaan memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. Jika memang jumlah para pekerjaan cukup banyak maka tidak harus langsung semua, namun dilakukan secara bertahap.

“Salah satu norma dari ketenagakerjaan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami akan melihat perusahaan mana saja yang sudah patuh, mana yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan yang belum. Perusahaan yang tidak menjalankan sesuai ketentuan bisa diberikan sanksi administratif. Kabupaten Mojokerto sendiri, terpilih menjadi pilot project dalam pengawasan terpadu ini,” katanya.

Hal ini mengingat bahwa ada banyak perusahaan mulai skala kecil hingga besar membangun usahanya di Kabupaten Mojokerto. Masih kata Himawan, ada sekitar 820 perusahaan di Kabupaten Mojokerto, mulai skala kecil hingga besar. Tim Pengawasan akan turun langsung dan melihat tingkat kepatuhan mereka terhadap norma-norma ketenagakerjaan.


“Kepada perusahaan yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan nantinya akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif. Jadi Pengawasan terpadu ini, untuk bekerja bersama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum tertib dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar, Perusahaan Daftar Sebagian Upah/ Tenaga Kerja dan Menunggak Iuran,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Dodo Suharto mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, setiap pekerja berhak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

Seperti diketahui, sesuai amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kematian (JKM). Tujuan dari pengawasan terpadu tersebut yakni sebagai upaya menegakkan kepatuhan pemberi kerja/badan usaha dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Mojokerto.

“Di Provinsi Jawa Timur, tercatat masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan program ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah, Tenaga Kerja, maupun Program serta Menunggak Iuran. Harapannya, dengan pembinaan dan pemeriksaan bersama dapat memberikan kesadaran kepada perusahaan untuk mematuhi pelaksanaan program tersebut,” jelasnya.

Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan membangun semangat para pemimpin daerah dan perusahaan. Ini untuk melaksanakan amanah undang-undang dalam menjamin warga dan seluruh pekerja di daerah masing-masing, untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar