Politik Pemerintahan

Pengawasan Penyaluran BPNT di Gresik Lemah

Gresik (beritajatim.com) – Banyaknya dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) tak mendapat atensi dari Pemkab Gresik. Sebab, sampai saat ini pemkab setempat terkesan tak melakukan pengawasan terkait penyaluran BPNT. Padahal, sejumlah aturan dalam Permensos nomor 20 tahun 2019 maupun Pedoman Umum sudah ada aturannya.

Salah satu poin dalam aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki tugas melakukan pengawasan pelaksanaan hingga evaluasi. Tapi, sejauh ini pengawasan yang dilakukan masih lemah. Sebab, dari temuan tim di lapangan penyaluran BPNT itu menyalahi aturan yang ada.

Ironisnya lagi, pegawai pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam penyaluran BPNT ini juga tidak sedikit. Di tingkat bawah ada sekretaris kecamatan (sekcam) sebagai ketua tim koordinasi (tikor) kemudian camat sebagai penasehat.

Menanggapi hal ini, Kepala Inspektorat Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo mengaku sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Bahkan, persoalan yang tengah disorot sejumlah pihak pun belum ia pahami. “Belum ada laporan masuk mas soal penyaluran BPNT yang saat ini menjadi polemik,” ujarnya, Sabtu (25/07/2020).

Sementara itu, masih terkait dengan ini penyaluran BPNT di Kecamatan Cerme belum juga terlaksana. Padahal, biasanya dilakukan pada minggu kedua. Jika tidak segera disalurkan dikuatirkan muncul gejolak baru. Apalagi, pandemi Covid-19 belum berakhir.

Imbas munculnya dugaan penyimpangan penyaluran BPNT di Gresik. Beberapa pendamping keluarga penerima manfaat (KPM) kebakaran jenggot. Mereka berdalih, pendamping itu berbicara kepada KPM agar menerima saja apa yang didapat. Sebab, wajar saja bantuan dipotong buat operasional. “Iya kami sempat ditanya mas sama pendamping,” ujar salah satu KPM yang namanya minta dirahasiakan. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar