Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pengawasan Partisipatif Tekan Peningkatan Kasus Pelanggaran Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengantisipasi peningkatan jumlah kasus pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2024. Apel siaga sudah dilaksanakan pada Selasa (14/6/2022) untuk menandai dimulainya tahapan Pemilu 2024.

Mengacu pada Pemilu 2019, Bawaslu Jember menangani 97 kasus pelanggaran administrasi, dua pelanggaran pidana, dan 430 pelanggaran hukum lainnya. Jenis pelanggaran administrasi antara lain masalah baliho kampanye dan alat peraga kampanye.

“Tindak pidana terkait dengan politik uang. Sementara hukum lainnya terkait aparatur sipil negara yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan kampanye,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka, ditulis Rabu (15/6/2022).


Thobrony melihat tidak tertutup potensi peningkatan pelanggaran pada pemilu mendatang. “Tapi kami sebagai Bawaslu akan menyosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Kami harapkan masyarakat ikut dalam pengawasan partisipatif,” katanya.

Menurut Thobrony, keterlibatan masyarakat akan lebih mempermudah kerja pengawasan. “Bawaslu RI punya program membentuk kader pengawasan partisipatif. Kemarin kami sudah membina kader pengawasan. Jumlahnya lebih dari seratus orang. Kami bisa menggunakan jejaring kader-kader pengawasan tersebut di bawah,” katanya.

“Tentu tidak menutup kemungkinan masyarakat yang lain meskipun tidak ikut dalam kader pengawasan, bisa membantu pengawasan partisipatif. Apalagi kami juga membuka pendaftaran tim pemantau,” kata Thobrony. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar