Politik Pemerintahan

Pengarusutamaan Gender Diharapkan Mendorong Pembangunan Daerah Inklusif

Bojonegoro (beritajatim.com) – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bojonegoro Institute (BI) menggelar kegiatan sosialisasi penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Minggu (11/10/2020). Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dengan protokol Covid-19 ini diikuti oleh berbagai perwakilan komunitas dan kelompok perempuan di Bojonegoro.

Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, mengatakan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif, yang ramah terhadap semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, disabilitas, lansia, anak-anak, warga miskin dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan tersebut, juga diharapkan bisa mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Menurut pria yang juga peneliti Poverti Resource Center Inisiatif (PRCI) ini, diperlukan adanya perlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok perempuan, disabilitas dan lainnya.

“Disebut pemerintah terbuka, ketika ada ruang-ruang partisipasi publik. Partisipasi diwujudkan dalam bentuk adanya kehadiran. Dan bukan suatu kehadiran, jika tidak ada usulan atau aspirasi,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Aw juga menyampaikan bahwa aspirasi warga dalam pembangunan merupakan hak warga yang sudah terakomodir dalam konstitusi atau UUD RI 1945. Selain itu juga partisipasi publik, termasuk partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya sebenarnya sudah diamanatkan dalam banyak regulasi.

Misal partispasi publik dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbandes) diamanatkan dalam Permendes 17/2019. “Berdasarkan Permendagri 86/2017, dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan Renstra (Rencana Strategis) masing-masing dinas, harus ada partisipasi publik di dalamnya, seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan dan lain-lain,” kata Awe.

Wahana aspirasi publik yang sudah diamanatkan regulasi ini perlu dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh masyarakat sipil, kelompok perempuan dan disabilitas, untuk menyampaikan aspirasi usulan kebijakan, program kegiatan pemerintahan daerah. “Inilah bentuk upaya peningkatan esensi demokrasi melalui peningkatan partisipasi publik seluas-luasnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Isu kesetaraan gender di Bojonegoro masih perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan di daerah, sebab ketimpangan sosial berbasis gender masih menjadi permasalahan yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bojonegoro masih rendah, begitu juga tingkat kemiskinan masih tinggi.

“Daya beli antara penduduk laki-laki dan perempuan di Bojonegoro masih timpang. Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran perkapita perempuan di Bojonegoro hanya sekitar Rp8 juta per tahun, sedang laki-laki sudah mencapai sekitar Rp14 juta per tahun,” pungkas Awe. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar