Politik Pemerintahan

Pengamat Politik : Calon Tunggal Pilkada Kediri Kemunduran Demokrasi

Akademisi dan Pengamat Politik Sapta Andaruiswara.

Kediri (beritajatim.com) – Gagasan mengusung calon tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 belakangan ini ramai diperbincangkan. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang kontra.

Menurut Akademisi dan Pengamat Politik Sapta Andaruiswara, calon tunggal dan kotak kosong adalah fenomena menarik dalam sistem pemilihan di negeri ini. Calon tunggal sangat memungkinkan terjadi dalam sistem pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota. Hal ini dikarenakan aturan perundang-undangan tidak melarang, namun dengan mekanisme yang berbeda.

“Terkait isu apabila terjadi hanya ada calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Kediri 2020, tentunya kembali lagi bahwa masyarakat kita ini sudah semakin dewasa dalam menyikapi fenomena demokrasi yang ada di Kabupaten Kediri ,” katanya, Kamis (16/7/2020)

Gagasan calon tunggal ini semakin santer dibicarakan. Terlebih saat ini sudah ada partai politik yang mengeluarkan rekomendasi kepada salah satu pasangan.

Dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri ini memberikan suatu pandangan, apabila dalam Pilkada Kediri 2020 hanya terdapat calon tunggal, hal itu dinilai suatu proses kemunduran. Menurutnya, calon tunggal dan bumbung kosong, kurang mencerminkan pendidikan politik yang baik dalam proses berdemokrasi.

“Memang dalam satu sisi tidak ada yanga dilanggar terkait dengan calon tunggal dan ini memang sudah di atur dalam Undang – Undang. Akan tetapi kembali lagi bahwa secara etika untuk memberikan suatu proses pendidikan politik yang baik, tentunya proses demokrasi untuk menuju dan mendapatkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.

“Hal ini saya anggap mengalami suatu kegagalan atau kemunduran, baik dari sisi kualitas demokrasi maupun proses penyelanggaraannya itu sendiri, termasuk partai-partai politik yang ada,” sentilnya.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Kediri dua pereode ini mencoba membedah komposisi perolehan kursi DPRD. Dengan syarat pencalonan adalah didukung partai politik atau gabungan parpol dengan minimal 20 persen kursi di DPRD, menurutnya, sangat memungkinkan untuk memunculkan sedikitnya tiga pasangan calon.

“Dengan jumlah 50 kursi yang ada, tentunya dari komposisi kursi yang dimiliki oleh partai politik  ini, setidaknya bisa diformulasikan dalam 3 – 4 pasangan calon. Dengan catatan partai politik ini sudah memiliki pandangan kader-kader terbaiknya untuk diusung dalam pencalonan di Kabupaten Kediri nanti,” imbuhnya.

Dengan munculnya isu calon tunggal tersebut, Sapta mengajak mendorong seluruh partai politik di Kabupaten Kediri untuk bisa lebih profesional. “Mudah- mudahan nanti isu calon tunggal ini tidak benar dan kita berharap ada dua atau tiga pasangan calon yang bertarung pada Pilkada Kabupaten Kediri mendatang,” tutupnya.

Menanggapi isu calon tunggal dalam Pilkada 2020, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kediri Anwar Anshori menyatakan bahwa itu masih terlalu dini. Mengingat tahapan pendaftaran bagi calon dari jalur perseorangan masih cukup lama.

“KPU tidak bisa menyampaikan secara dini terjadi bumbung kosong, karena tahapan kita nanti, baru akan dibuka pendaftaran di bulan September. Kita umumkan 28 Agustus. Kemudian tanggal 4, 5, dan 6 baru proses pendaftaran. Di situ akan kita ketahui secara detail siapa yang daftar,” ungkap Anwar.

Kendati isu tersebut dinilai masih terlalu dini, namun KPU Kabupaten Kediri menghendaki agar Pilkada berjalan demokratis. Mengingat, dalam proses usulan penganggaran, KPU juga telah mengestimasi kebutuhan lebih dari satu pasangan calon. Untuk itu, KPU bakal mengoptimalkan peran sosialisasi dan komunikasinya.

“Nanti dalam persiapannya, kita akan komunikasi degan parpol terkait dengan pendaftaran di bulan September itu. Kita bisa melakukan pertemuan secara tatap muka. Dengan 16 parpol, misalnya kita undang dua, masih mencukupi tempat yang tersedia dengan protokol kesehatan,” tegasnya.

Masih kata Anwar, KPU dapat membuka kembali pendaftaran calon jalur partai politik apabila nantinya hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, dan masih memungkinkan.

“Di PKPU Pencalonan dalam hal ketika pendaftaran diakhir tanggal 4, 5, 6 September terdapat parpol yang mendaftar satu pasangan calon saja dan masih ada sisa parpol yang belum mengusung. Maka kewajiban kita membuka kembali. Lalu, bagaimana tahapannya?. Kita lakukan penundaan terlebih dahulu kemudian kita lakukan pembukaan kembali,” kata Anwar.

Perpanjangan masa pendaftaran jalur partai politik ini, kata Anwar hanya bisa dilakukan dengan persyaratan tertentu. “Komposisinya jika sisa itu mencuupi untuk mengusung, parpol atau gabungan itu, komposisinya tidak berubah alias tetap,” urainya.

“Tetapi jika sisanya hanya satu parpol dan perolehan kursi 3-4 kursi saja, artinya tidak memenuhi persyaratan tentu tidak berubah. Kemudian di klausul ketiga, ketika terjadi semuanya sudah koalisi. Itu bisa dibuka lagi pendaftaran, dengan syarat calon perseorangan ada. Namun di Kabupaten Kediri ini, calon perseorangan tidak ada,” tambahnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini baru satu calon yang telah memperoleh surat rekomendasi dari partai politik untuk maju Pilbup Kediri. Dia adalah Hanindhito Himawan Pramana. Putra Sekrebinet RI Pramono Anung ini menggandeng Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri Dewi Maria Ulfa sebagai wakilnya. Kabarnya mereka telah didukung oleh gabungan empat partai politik yaitu, PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem dan PAN.

Data dari KPU Kabupaten Kediri menyebutkan, PDIP mendapatkan perolehan kursi terbanyak 15 kursi dalam Pileg 2019. Disusul PKB hingga sembilan kursi. Partai Gerindra mendapatkan lima kursi, Partai Golkar enam kursi, Partai Nasdem empat kursi, PKS satu kursi, PPP dua kursi, PAN lima kursi, Partai Demokrat tiga kursi. [nm/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar