Politik Pemerintahan

Pengamat: Ada Upaya Sistematis Lemahkan KPU

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat politik membaca ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi atau melemahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Indikasinya antara lain aksi massa FUI dan Amien Rais di kantor KPU, usulan kotak suara disimpan di Markas Koramil dan audit forensik sistem informasi KPU serta daftar pemilih tetap.

“Itu logika yang dibangun untuk mendelegitimasi posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut saya, ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU,” kata Pengamat Politik Adi Prayitno, Sabtu (2/3/2019).

Adi menilai, pola-pola membangun opini pemilu curang berulang seperti 2014 lalu. Kandidat lupa bahwa yang masyarakat butuhkan adalah gagasan, visi dan program untuk membangun bangsa. Kalau terus bermain dengan isu curang, berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

“Sebaiknya semua kubu lebih fokus pada penyampaian gagasan, visi dan program,” tegas Adi.

Menurut Adi, di era demokrasi dengan serba keterbukaan informasi, KPU justru satu-satunya lembaga yang mestinya dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan.

“Saya kira cukup berlebihan kalau ada upaya mengaudit IT KPU, sedangkan penghitungan suara di Indonesia masih secara manual,” ujar Adi.

Adi juga heran dengan usulan agar kotak suara di simpan di Markas Koramil. Kalau itu diwujudkan, malah melanggar peraturan. “Apa aturannya? Itu tidak sesuai prosedur,” imbuhnya.

Dia menyampaikan, di setiap TPS ada banyak saksi dari kandidat dan partai politik. Merekalah yang akan mengawasi jalannya pemilihan. Tidak hanya itu, proses pemilihan juga diawasi lembaga pemantau atau pengawas independen.

“Rasanya tidak baik kalau terlalu berprasangka akan terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019. Alhasil, nanti siapapun yang menang akan dicurigai hasil pemilihan yang curang. Ini tidak bagus untuk demokrasi. Saya kira tidak ada juga indikasi KPU curang,” tuturnya.

“Setiap pemilu ada upaya mengingatkan KPU tidak main mata dengan calon. Itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah merongrong KPU dengan membawa massa, sedangkan kasus yang dikhawatirkan tidak pernah terbukti, itu rasanya terlalu lebay,” imbuhnya.

Mereka diminta agar mengingat bahwa penghitungan suara masih manual, bukan berdasarkan IT. Dan, Panwaslu harus menyerahkan rekapitulasi suara kepada saksi untuk mensinkronkan hasil penghitungan.

Sekadar diketahui, politisi senior PAN yang juga Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212, Amien Rais yang meminta KPU mengaudit IT. Menurut Amien, Prabowo-Sandi akan mundur dari Pilpres, kalau audit forensik membuktikan IT KPU tidak clear.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab keresahan Amien bahwa hasil akhir pemilu tidak ditentukan berdasarkan teknologi informasi. “Hasil akhir pemilu itu berdasarkan (penghitungan) kertas suara,” tandasnya.

Sedangkan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengusulkan agar kotak suara disimpan di Markas Koramil. Menurut Andre, TNI adalah institusi paling netral di Indonesia saat ini. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar