Politik Pemerintahan

Pengakuan Blak-blakan Wabup Jember Soal Kontroversi Pertemuan di Kejaksaan

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief (foto: Oryza A. Wirawan)

Jember (beritajatim.com) – Awalnya adalah pertemuan di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Situasi politik lokal kemudian memanas. Muncul informasi bahwa Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief diintimidasi dan ditekan oleh oknum pejabat, terkait langkahnya mengembalikan jabatan ratusan orang aparatur sipil negara sesuai perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Informasi tersebut membuat puluhan pendukung Muqiet bergerak ke kantor Pemkab, Kejaksaan, dan DPRD Jember, Kamis (17/12/2020) kemarin. Mereka menuntut agar oknum pejabat yang mengintimidasi Muqiet segera ditindak dan minta maaf.

Semua bermula dari tidak segera dilaksanakannya rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019 soal pencabutan sejumlah surat keputusan mutasi dan peraturan mengenai Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) yang menyalahi aturan oleh Bupati Faida. Padahal dari pemeriksaan khusus yang dilakukan pemerintah pusat, memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri dalam mutasi dan pembuatan KSOTK. Semua penyusunan jabatan diharuskan kembali mengacu pada KSOTK 2016 setelah ada rekomendasi pencabutan perbup tersebut.

Tanggal 10 Desember 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan melalui perintah secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan surat rekomendasi Mendagri itu. Muqiet kemudian melaksanakan perintah itu saat menjabat pelaksana tugas bupati sejak akhir September 2020.

Konsekuensi dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pengembalian jabatan ratusan aparatur sipil negara pada posisi sebelum mutasi 3 Januari 2018. Pengembalian jabatan ini rupanya membuat beberapa ASN tidak terima. Setelah Faida kembali menjabat bupati karena cuti kampanye usai, Muqiet diajak ke kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin kemarin, untuk melakukan pertemuan bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Agus Taufikurrahman.

Beritajatim.com dua kali mewawancarai Muqiet pada Kamis (17/12/2020) malam, dan bersama wartawan lainnya pada Jumat (18/12/2020) pagi untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Berikut wawancaranya.

Beritajatim (BJ): Pak Wabup, sebenarnya bagaimana kronologi pertemuan di kantor kejaksaan pada Senin (14/12/2020)?

Abdul Muqiet Arief (AMA): Kemarin Senin saya dikontak bupati untuk ke kejaksaan negeri dalam rangka konsultasi. Saya berangkat duluan dan lebih dulu sampai di sana. Setelah sampai di kejari, ternyata Ibu (Bupati Faida) datang dengan rombongan.

Yang saya tahu di situ ada Yessi (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya Yessiana Arifa), Laksmi (Srilaksmi Nuri Indradewi, Kepala Sub Bagian Hukum Perundang-undangan Bagian Hukum), Deni (Deni Irawan, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Organisasi), Yulia (Yuliana Harimurti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), dan ada satu lagi yang saya baru tahu belakangan, namanya Yusuf. Dia (Yusuf) yang mengetik berita acara. Kalau menurut bupati kepada saya, kalau ada masalah hukum, saya disuruh konsultasi ke dia. Tapi saya belum kenal. Orang baru. Sudah tinggal satu setengah bulan, aku tidak mau ruwet-ruwet.

Saya memang sudah agak bagaimana perasaan itu: kok bareng Yessi dan macam-macam. Padahal Yessi kemarin-kemarin sudah cukup keras kepada saya. Akhirnya memang dalam acara konsultasi itu, memang fokusnya pada KSOTK, yang secara aklamasi menurut saya, mereka semua mengatakan bahwa (langkah) saya melakukan pengembalian KSOTK 2016 itu adalah kesalahan fatal dan menabrak semua aturan. Termasuk (menabrak) Undang-Undang tentang Pemilu, yang itu bisa berujung pidana.

(Catatan: Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020). Proses dipimpin langsung Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang saat ini menjadi pelaksana tugas bupati.

Ada 385 nama dari 15 surat keputusan mutasi dan 1 surat keputusan demisioner yang diverifikasi berkali-kali di Jakarta dan Surabaya. Dari 385 nama dilakukan pelacakan lagi, ternyata ada satu nama pejabat meninggal dan lima nama ganda. Proses verifikasi menghasilkan 367 orang pejabat, namun terakhir ada ada satu orang ASN yang pensiun, sehingga total ada 366 orang pejabat yang mengikuti prosesi pengembalian jabatan hari itu.)

AMA: Pak Kasidatun menanyakan apakah saya mendapatkan izin tertulis untuk pengembalian KSOTK. Saya katakan tidak, karena dari hasil pertemuan ke pertemuan, kami diundang pemerintah provinsi, diundang ke Batu selama dua hari, diundang Irjen (Inspektorat Jenderal) ke Jakarta, semua menegaskan itu harus dilakanakan. Menurut beliau, rekom itu lebih dari hanya sekadar izin, karena pemeriksaan khusus kemudian ada rekom, itu harus dilaksanakan.

Tapi Pak Kasidatun tetap bersikukuh bahwa izin tertulis harus ada, dan apa yang saya lakukan ini salah. Dan itu diamini oleh bupati juga. Termasuk juga yang kemarin muncul, ketika saya mencairkan gaji untuk para ASN, dikatakan bahwa Bu Yulia selaku Kepala BPKAD tidak masalah. Tapi sayalah yang memberikan SK pencairan itu yang bermasalah, dan itu bisa pidana lagi.

Saya (dianggap) salah melakukan pengembalian KSOTK 2016, sehingga akibat kembali ke KSOTK 2016, bupati katanya tidak berani melakukan kebijakan di pemerintahan, anggaran, dan sebagainya. Ya sudahlah.

(Sebelumnya, kepada pers, Agus Taufikurrahman mengatakan, bahwa kedatangan rombongan dari pemkab itu untuk membicarakan banyaknya gugatan masalah keperdataan, antara lain masalah aset dan tanah. Menurutnya, Bupati Faida ingin tahu sejauh mana perkara yang ditangani kejaksaan, termasuk soal aset PT Perkebunan Nusantara. “Jadi hanya konsultasi seputar masalah perdata,” kata Agus. Ia mengatakan masalah pemerintahan tidak masuk dalam bidangnya. Ranah perdata dan tata usaha negara adalah aset dan gugatan dari pihak ketiga kepada pemda.)

AMA: Saya dalam keadaan stres sebetulnya. Sangat tertekan sekali. Apalagi, mohon maaf, saya harus mengatakan apa adanya. Ada informasi bahwa Yessi menuding saya dengan tangan kiri. Itu tidak benar. Ada juga yang mengatakan bahwa Fauzi (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ahmad Imam Fauzi) di situ, itu juga tidak benar. (Informasi bahwa) Danang (mantan Kepala Bagian Umum Danang Andriasmara) di situ, juga tidak benar.

Tapi bahwa Yessi ketika berbicara sambil ketawa-ketawa, itu benar. Dan itu saya sangat menyayangkan. Menurut ukuran saya sebagai orang kampung, cara-cara itu sangat tidak sopan, tidak ada etika. Tapi saya bisa menahan diri, karena memang kondisinya seperti itu, saya sendirian di situ. Itu yang terjadi.

(Sebelumnya, Yessiana membantah telah berbuat tidak sopan dalam pertemuan itu. “(Silakan) ditanyakan langsung ke Pak Wabup saya sopan atau tidak. sampai saat ini Bapak Wabup atau Ibu Bupati tidak menegur saya. Dan pada saat pertemuan itu bila memang saya tidak sopan, sudah pasti ditegur pada saat itu juga. Apalagi kita bertamu dan di hadapan aparat penegak hukum yakni kejaksaan. Pastinya saya tidak akan berani macam-macam kepada pimpinan yang saya hormati,” katanya.)

AMA: Yang menarik menurut saya, pada pagi hari, ketika saya menyampaikan sisi positif pengembalian KSOTK itu adalah Ibu tidak dilengserkan oleh Mahkamah Agung, Ibu mengatakan: ‘Bukan begitu. Saya tidak dilengserkan Mahkamah Agung bukan karena apa yang dilakukan Kiai. Bukan. Memang sayalah yang sudah melaksanakan rekom itu’.

Tapi di kantor kejaksaan negeri, beliau mengatakan kepada Pak Kasidatun: ‘Itulah, Pak Kasidatun, saya tidak melaksanakan rekom itu, karena tidak ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri’.

Saya pusing. Jadi bagaimana? Pokoknya pada kesimpulannya, saya dari alif sampai ya’ salah semua. Dan itu saya dalam keadaan stres. Saya tulis ada 13 kali kata ‘pidana’. Ketika orang-orang itu, Si Yessi kemudian Kasidatun, mengatakan ‘pidana’, saya tulis, sampai 13 kali kata ‘pidana’. Aku stres betul. Ya itulah yang terjadi kemarin.

(Catatan: Beritajatim.com mengirimkan pesan WhatsApp kepada Bupati Faida dan meminta waktu untuk mewawancarai persoalan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari yang bersangkutan).

BJ: Bagaimana Anda merespons hal ini pasca pertemuan di kejaksaan?
AMA: Kalau saya sih tetap pada apa yang saya pedomani saat ini, bahwa saya melakukan ini betul-betul bukan inisiasi saya. Ini perintah dari gubernur, perintah dari Kementerian Dalam Negeri, dan kami sudah sangat berhati-hati. Dan dari pertemuan-pertemuan itu, berita acaranya lengkap. Berita acara di Batu. Semua berita acara lengkap. Perintah pencabutan (surat keputusan mutasi dan peraturan bupati tentang KSOTK), semua lengkap.

Saya sangat berterima kasih kepada Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza). Pada waktu itu Pak Kajari tidak bisa mengikuti (pertemuan) penuh, karena sedang ada vidcon dengan presiden kalau tidak salah. (Di akhir pertemuan), beliau menyarankan, mungkin cara yang terbaik adalah bupati berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta arahan tentang pemerintahan, keorganisasian, dan anggaran di Jember. Saya kira itu sebuah saran yang cukup benar, cukup menyejukkan.

Saya sendiri kan memang tidak melangkah lebih jauh sampai pada (penetapan) KSOTK 2020, kemudian mengisi (jabatan yang kosong), karena memang tidak nutut (masa jabatan pelaksana tugas sudah berakhir, red). Apalagi di dalam Panjenengan sudah tahu sendiri keadaannya.

BJ: Tapi Pak Kajari mengamini bahwa kebijakan Bapak bisa berujung pidana?
AMA: Pak Kasidatun menyayangkan, sebelum kami melakukan (pengembalian jabatan) itu tidak melalui FGD (Forum Group Discussion). Itu yang disampaikan Pak Kasidatun dan Pak Kajari mengamini itu. Tapi bahwa (soal) pidana, Pak Kajari tidak (mengamini).

BJ: Tanggal 4 November 2020 ada berita acara pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Kabupaten Jember. Apakah itu tidak disampaikan oleh Anda dalam pertemuan itu?
AMA: Saya tidak hapal nomor surat-surat itu. Saya menyampaikan: ‘Bapak, saya melaksanakan rekom ini sudah atas (perintah pemerintah pusat, red). Tapi Pak Kasidatun mengatakan: ‘Tapi kan tetap tidak ada izin tertulis’.

Saya memang tidak hapal waktu data-datanya. Akhirnya saya usul, bagaimana kalau mendatangkan juga salah satu yang ikut saya selalu dalam proses ini dari awal sampai akhir, yakni Pak Sekda (Sekretaris Daerah Mirfano). (Kasidatun menjawab) silakan didatangkan sekarang. Kebetulan Pak Sekda sakit waktu itu dan tidak bisa terealisasi.

Saya sebetulnya menyampaikan apa yang saya lakukan tidak serta-merta. Saya sudah berkonsultasi sangat intensif dengan pemerintah provinsi, dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), ada pertemuan dua hari di Batu, kemudian di Jakarta. Saya sudah sangat berhati-hati. Hanya saja menurut Pak Kasidatun, saya tetap tidak mendapatkan izin tertulis. Itu salahnya. Sedangkan menurut arahan dari Irjen, namanya rekom itu, itu lebih sekadar izin. Itu perintah. Beda penafsiran.

BJ: Artinya Anda sudah menjelaskan dalam pertemuan di kejaksaan?
AMA: Iya, tapi saya tetap salah. Ya repot.

BJ: Pertemuan konsultasi di kejaksaan berapa jam lamanya?
AMA: Mungkin hampir dua jam. Saya sampai menjelang magrib di situ, dan saya betul-betul merasakan sangat tertekan, karena semuanya tertuju kepada saya sendiri. Dan saya dipersalahkan betul. Itu pengalaman paling pahit saya kira. Untungnya Yuliana cukup memikirkan saya juga kayaknya waktu itu.

BJ: Apakah Bapak sempat bertanya ke bupati, kenapa rekomendasi mendagri ini tidak dilaksanakan jauh-jauh hari, padahal perintah ini sudah sejak 11 November 2019?
AMA: Sebelum itu, ketika saya bertemu beliau, saya mengatakan: ‘Kan ini positifnya, ketika dikembalikan ke KSOTK 2016, kan Panjenengan tidak jadi dilengserkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan surat (hak menyatakan pendapat) dari DPRD Jember. Beliau mengatakan: ‘Oh, bukan. Saya tidak dilengserkan DPRD itu, bukan karena apa yang dilakukan Pak Kiai. Tidak ada hubungannya itu, karena saya sudah melaksanakan rekom itu’. Paginya dia mengatakan itu.

Tapi ketika di kantor kejaksaan negeri, ketika Pak Kasidatun menjelaskan soal (perlunya) izin tertulis (dari Mendagri untuk mengembalikan jabatan ratusan ASN), bupati mengatakan: ‘Itulah Pak Kasidatun, saya tidak melaksanakan rekom itu, karena tidak ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri’.

BJ: Rapat di kejaksaan itu ada notulensinya?
AMA: Ada, ada berita acaranya dan kebetulan saya ikut tanda tangan, walau saya tidak banyak memberikan pendapat di situ. Arahan dari Kasidatun, semua yang hadir tanda tangan di situ. Saya dua hari ini sudah minta ke Bu Laksmi untuk mendapatkan salinan, karena saya ikut tanda tangan di situ, tapi belum direspons. Bahkan, barusan saya kontak lagi, belum diangkat. Saya (kirim pesan) WA, saya minta berita acara itu. Saya sampai katakan, kalau Panjenengan sibuk, saya yang akan datang ke panjenengan, di rumah atau di kantor. Tapi belum dapat balasan.

BJ: Apa tujuan konsultasi itu? Disebutkan tidak?
AMA: Waktu mengajak saya tidak (disebutkan). Cuma dia mengatakan konsultasi, begitu saja. Saya selalu positive thinking.

BJ: Selain masalah masalah KSOTK, ada tema lain yang dikonsultasikan tidak, seperti masalah aset?
AMA: Tidak ada.

BJ: Berarti murni selama duajam masalah KSOTK?
AMA: Masalah KSOTK, masalah kesalahan saya. One hundred percents.

(Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida, Muqiet, dan pejabat-pejabat pemkab tersebut berkonsultasi hukum tentang beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya.)

BJ: Saat pertemuan itu, yang ikut bertanya siapa saja?
AMA: Yang paling aktif Pak Kasidatun. Kemudian bupati dan Yessi. Kalau Laksmi, Yuli, dan Deni, lebih banyak ngomong ya dan tidak. Pak Yusuf hanya mengetik pertemuan itu, membuat berita acara.

BJ: Setelah Bupati Faida aktif kembali, bagaimana hubungan Anda dengan Bu Faida?
AMA: Saya kira baik-baik saja. Memang hampir tiga bulan saya tidak pernah ketemu. Kontak-kontak by phone, mungkin selama cuti kampanye, mungkin dua tiga kali.

BJ: Berarti waktu pertemuan di kejaksaan adalah pertemuan pertama?
AMA: Iya.

BJ: Sejak aktif, Bapak belum pernah ketemu?
AMA: Belum, dan dia, mohon maaf, secara implisit mengeluhkan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan merugikan beliau dalam pilbup kemarin. Dan saya katakan: saya seujung kuku pun dalam melaksanakan tugas, sama sekali tidak punya niat untuk merugikan, menyakiti siapapun termasuk bupati.

Bagaimana mungkin saya akan menyakiti. Pada waktu beliau daftar, saya antarkan ke kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan segala risikonya. Saya sampai dipanggil Bawaslu, saya sampai dapat hujatan luar biasa. Itu bukan saya tidak tahu itu akan terjadi. Tapi sebagai bentuk saya menganggap dia sebagai saudara, saya lakukan itu. Kalau saya dianggap melakukan ini (melaksanakan rekom Mendagri 11 November 2019) dalam rangka untuk menyakiti, rasanya itu sangat tidak benar walau dia merasakan seperti itu.

BJ: Pak Kiai Muqiet, apakah sudah menghubungi pemerintah provinsi?
AMA: semua yang terjadi sudah dikomunikasikan dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Pemprov, Inspektorat.

BJ: Pasca pertemuan di kejaksaan?
AMA: Belum. Tapi teman-teman lain sudah komunikasi, saya sendiri tidak. Inspektorat meminta saya tenang. Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) juga mengikuti perkembangan secara detail.

Yang telepon saya kemarin Pak Sabilul Alif, ajudan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dia menguatkan saya: ‘Pak Kiai, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Apa yang Pak Kiai lakukan sudah benar. Panjenengan harus enak makan, jangan susah, jangan sedih, tidur nyaman. Hampir setengah jam beliau telepon saya.

Para kiai dari Kencong, dari Nurul Qornain, dari beberapa kiai, semua telepon saya, mendoakan. Mereka mengatakan bahwa di belakang saya. Dan saya kemarin atas pertimbangan Pak Kapolres, saya menghubungi orang-orang supaya unjuk rasa kemarin tidak sampai besar-besaran. Massa dari Silo, saya stop. Massa dari Wirolegi saya stop. Massa Gus Baiqun saya stop, supaya tidak sampai terjadi kerumunan. Saya cuma minta sambung doa saja.

Ada kemarin demonstran yang telepon saya sampai menangis. Saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Mereka murni dari hati nurani, sampai menangis. Saya juga tidak kuat menahan air mata. Saya mengatakan kepada teman-teman yang memberikan support kepada saya: ‘kalau memang saya salah, katakan saya salah. Kalau saya salah kemudian di-support, berarti menjerumuskan saya. Jangan sampai saya salah kemudian dibela. Kalau saya salah kemudian dibela, itu menjerumuskan saya. Itu berbahatya bagi saya.’

BJ: Ada sejumlah advokat yang siap mendampingi Anda?
AMA: Saya sangat berterima kasih san itu hal positif, karena ini berkaitan dengan masalah hukum. Soal beda pendapat dan penafsiran hukum, saya kira teman-teman advokat bisa menjernihkan ini. Saya sangat berterima kasih, karena saya kan bukan sarjana hukum, walau saya sudah sangat berhati-hati. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar