Politik Pemerintahan

Pengacara: Gugatan Terhadap Hak Angket DPRD Jember Salah Tempat

Jember (beritajatim.com) – Gugatan terhadap pelaksanaan hak angket DPRD Jembet, Jawa Timur, oleh salah satu warga dinilai salah tempat dan tidak tepat.

“Gugatan ini apapun bentuknya tidak akan diterima. (Hak angket) DPRD jalan terus saja, karena roh gugatannya salah,” kata Achmad Cholily, Ketua Tim Advokat ‘Bersahabat’ DPRD Jember.

Slamet Mintoyo, warga Kecamatan Ledokombo, menggugat penggunaan hak angket DPRD Jember karena dasar hukum penggunaan hak angket sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, prosedur penggunaan hak angket dinilai tidak seperti yang sudah ditentukan baik dalam tata tertib DPRD Jember maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Cholily menegaskan, hak angket ini bukan berlaku umum, tapi untuk anggota DPRD Jember. “Tidak ada efek (buat masyarakat). Citizen law suit (CLS) itu (gugatan) ketidakpuasan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Presiden sampai kepala desa. DPRD tidak masuk,” katanya.

“Dalam CLS, tidak ada pembatalan surat keputusan. Itu ranah Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Cholily.

Cholily menilai upaya CLS hanya bertujuan menghambat agar tidak ada pemakzulan bupati oleh DPRD Jember. Pasalnya, setelah hak angket dilaksanakan, DPRD Jember bisa menyampaikan pendapat yang berujung pemakzulan. “Mekanismenya jelas, ketika interpelasi (bupati) tidak hadir, maka dinaikkan menjadi hak angket,” katanya.

Sebelumnya, Slamet Mintoyo mengatakan kepada wartawan, gugatan dilayangkan karena ingin demokrasi benar-benar berjalan tegak dan baik. “Saya melihat di Jember kok banyak pro dan kontra. Saya terpanggil sebagai rakyat Jember bagaimana menghadapi situasi ini,” katanya.

Slamet meyakinkan bahwa gugatan itu atas keinginan sendiri dan bukan perintah siapapun. Ia hanya ingin menjaga kondusivitas Jember. “Saya anti demo, maka saya gunakan hak konstitusional. Negara ini negara hukum. Maka kami mengambil langkah itu,” katanya.

Sidang perdana dijadwalkan pada Kamis (5/3/2020). Namun waktu itu pimpinan DPRD Jember tidak hadir karena di Jakarta. Sidang berikutnya pada 16 Maret 2020.

“Sama seperti sidang perdata, pada sidang ini dilakukan mediasi untuk damai. Kedua belah pihak diberi waktu 30 hari. Apabila perdamaian itu tidak tercapai, maka hakim mediasi mengembalikan berkas ke majelis pokok. Nanti majelis akan memanggil (penggugat dan tergugat). Yang ditanya pasti apakah surat gugatan tetap atau ada yang berubah. Kalau tetap ya disuruh membacakan. Kalau ada perubahan ya ditunda lagi,” kata Cholily. (wir/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar