Politik Pemerintahan

Pengacara Ajukan Gugatan Banding terhadap DPRD Jember

Mohammad Husni Thamrin, kuasa hukum warga bernama Slamet Mintoyo,

Jember (beritajatim.com) – Mohammad Husni Thamrin, kuasa hukum warga bernama Slamet Mintoyo, melakukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Rabu (8/7/2020). Mintoyo menggugat legalitas penggunaan hak angket oleh DPRD Jember.

Mintoyo melakukan gugatan warga (citizen law suit). Namun majelis hakim menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. “Namun penggugat berpendapat gugatannya menjadi wewenang pengadilan negeri dan bukan pengadilan tata usaha negara,” kata Thamrin, dalam keterangan tertulisnya, kepada beritajatim.com.

“Banyak yang tidak paham, seolah gugatan klien kami ditolak. Yang benarm hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat gugatan itu masuk kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara). Dengan pernyataan banding ini, maka terhadap perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Thamrin.

Thamrin berbeda pandangan dengan majelis hakim. “Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, DPRD bukan pejabat atau badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan (ekskutif). Selain itu, jawaban dan duplik tergugat tidak konsisten. Satu pihak berpendapat penyelenggara negara tapi di lain pihak merasa bukan penyelenggara negara,” katanya. Selain itu, dia menilai, surat kuasa kepada pengacara DPRD banyak mengandung cacat formil terkait penggunaan gelar. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar