Politik Pemerintahan

Penertiban Reklame Satpol PP Kota Mojokerto Dinilai Salah Sasaran

Mojokerto (beritajatim.com) – Aksi penertiban reklame yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto di simpang empat Jalan Bhayangkara Kota Mojokerto, Selasa (5/3/2019) petang, dinilai salah sasaran.

Pemilik reklame langsung melayangkan surat protes karena merasa dirugikan.

Sebelumnya, petugas dari Satpol PP Kota Mojokerto melakukan penertiban reklame berukuran besar di simpang empat Jalan Bhayangkara, Kota Mojokerto. Papan reklame sebuah produk rokok tersebut ditutup kain dengan gambar silang bertuliskan ‘media reklame ini tidak sesuai ijin’.

Pemilik reklame Pandu Advertising, Muhammad Agus Fauzan mengatakan, petugas melakukan penertiban tanpa sebelumnya memberitahu kepada pemilik reklame melalui surat. “Kami tahu setelah diberitahu kalau sudah ditertibkan dengan ditutup kain,” ungkapnya, Rabu (6/3/2019).

Masih kata Agus, pihaknya juga tidak mendapatkan klarifikasi sebelumnya dari Satpol PP Kota Mojokerto. Padahal menurutnya, reklamenya sudah memiliki ijin lengkap dan pajak juga sudah dibayar secara rutin. Akibat aksi penertiban tersebut, ia mendapat komplain oleh pemasang reklame.

“Katanya, ijin reklame kami tidak sesuai. Pajaknya berbunyi neon box, padahal ijinnya Billboard dengan lampu penerangan. Kami coba menanyakan ke Satpol, Satpol justru menyalahkan Perizinan dan begitu sebaliknya. Klien kami komplain karena penertiban ini,” ujarnya.

Masih kata Agus, pihaknya langsung melayangkan surat ke Satpol PP dan Dinas Perizinan Kota Mojokerto pasca penertiban. Dalam surat protes tersebut, ia melampiran bukti pembayaran pajak, IMB dan ijin pemasangan reklame. Pihaknya saat ini menunggu jawaban atas surat yang diajukan tersebut.

“Semua lampiran lengkap kami sertakan dan kami meminta jawaban tertulis dari Satpol PP. Meski setelah kami protes dan debat panjang, kain yang menutupi reklame itu sudah diturunkan Satpol PP. Karena kami merasa dirugikan dan kami mendapat komplain dari klien karena penertiban ini,” tuturnya.

Agus berharap, kedepan Satpol PP harus lebih tegas lagi dengan adanya reklame yang bermasalah. Bukan sebaliknya, menertibkan reklame berijin dan taat membayar pajak. Karena ia menilai memang masih banyak reklame yang melanggar aturan di Kota Mojokerto.

”Masih banyak reklame di Kota Mojokerto yang melanggar aturan, namun belum ditertibkan. Bukan malah reklame yang ada legalitasnya yang ditindak. Kami tidak sedikit membantu PAD Kota Mojokerto melalui reklame-reklame ini,” pungkasnya.[tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar