Politik Pemerintahan

Penerapan Parkir Berlangganan di Bangkalan Ditolak Jukir

Sosialisasi penerapan parkir berlangganan di Kantor Dinas Perhubungan Bangkalan, Rabu (10/3/2021)

Bangkalan (beritajatim.com) – Penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan mendapat penolakan dari para juru parkir (Jukir). Pasalnya, kebijakan tersebut mengancam pendapatan Jukir.

Mashudi (49) atau biasa disapa Ode, perwakilan Jukir, saat menghadiri sosialisasi penerapan parkir berlangganan di kantor Dinas Perhubungan setempat mengatakan, meski nantinya tiap juru parkir akan diberikan gaji, namun hal itu justru mengurangi pendapatan mereka.

“Dengan gaji Rp 1 juta, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami,” tegasnya, Rabu (10/3/2021).

Ia juga menuding penerapan parkir berlangganan adalah keputusan sepihak. Sebab, dirinya tak pernah dilibatkan ataupun ada sosialisasi sebelumnya. “Saya sebelumnya tidak tau kalau akan ada parkir berlangganan, makanya saya menolak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Bangkalan, Muawi Arif mengatakan, penerapan parkir berlanganan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir. “Akan tetap kami terapkan dan sudah sesuai dengan Perbup,” ujarnya.

Secara teknis, perkir berlangganan dapat diterapkan di 60 titik parkir tepi jalan di Bangkalan. Sehingga di lokasi parkir di bawah naungan Bapenda, tarif parkir reguler tetap berlaku.

“Jadi masyarakat akan mendapat stiker parkir berlangganan setelah membayar bea langganan parkir saat perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Ini hanya berlaku khusus warga Bangkalan, di luar itu tetap tarif reguler,” tambahnya.

Diketahui, besaran bea parkir berlangganan yakni Rp30 ribu untuk motor, Rp50 ribu untuk mobil dan Rp75 ribu untuk truk dan bus serta Rp100 ribu truk gandeng atau truk muatan besar. “Penerapan ini kami lakukan agar tak ada lagi kebocoran retribusi parkir,” tandasnya. [sar/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar