Politik Pemerintahan

Penegakan Hukum Pelanggar PSBB Dinilai Lemah

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) dan Pemerhati sosial-ekonomi Horas Sinaga menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tampak berjalan lemah dalam penegakan hukum, ini dibuktikan dengan masih ramainya kerumunan massa di sejumlah tempat.

Hal ini diungkapkan Horas dalam diskusi 1 ‘Dampak PSBB dan Tantangannya’ yang diselenggarakan Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompii) Surabaya.

Walau demikian, Horas mengakui kebijakan PSBB merupakan langkah cepat dan tepat pemerintah dalam menangani Covid-19. Namun, kebijakan ini perlu dilakukan dalam jangka waktu yang terukur dan pasti. Horas meminta pemerintah tegas sejak awal dalam memberi durasi PSBB agar perekonomian masyarakat dan membuat dunia usaha semakin tidak terpukul.

Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) itu mengatakan pemerintah perlu tegas menindak pelanggar PSBB, sebab kondisi di Jakarta misalnya nyaris normal seperti sebelum Covid-19. “Ini masalahnya kan banyak orang rendah kesadarannya, sudah tahu PSBB dan angka positif virus Covid tinggi, tapi mereka seperti abai. Tak pakai masker, sengaja berkerumun, bahkan merokok sembarangan. Memang peraturannya ada, tapi law enforcement itu lemah sekali,” ujarnya.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah tegas dalam menindak pelanggar PSBB dan komitmen menjalankan peraturan yang sudah dibuat, serta tidak mengubah-ubah peraturan.

Selain aspek hukum dan kesehatan yang telah diperhatikan, Horas menilai perlu adanya satgas penanganan ekonomi dan satgas penanganan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan, sebab karena hal tersebut sangat terdampak dan menjadi masalah besar di lapangan.

“Para pelaku perekonomian di negeri kita saat ini sedang memasang status ‘survival mode on’ atau memasang posisi bertahan dari terpaan krisis. Mereka berusaha agar tidak rugi, atau asal tidak rugi aja udah bagus. Ini bisa dirasakan di berbagai provinsi,” kata Horas.

Menurutnya, perekonomian tidak boleh stagnan dalam waktu yang lama. “Stagnan itu sama dengan degradasi atau melorot. Ekonomi harus bertumbuh. Maka, pemerintah perlu memberi injeksi pelaku UMKM, dengan mengintervensi perbankan dan OJK, setidaknya bank bisa memberi cuti pembayaran utang bagi para kreditur, mungkin hingga enam bulan ke depan. Pemerintah perlu hadir dalam aspek ini, karena banyak pelaku usaha yang macet saat ini,” usul mantan senior manager di bank BUMN terbesar itu.

Ia mengatakan hal ini tidak boleh dilakukan parsial, tapi perlu sinergi antara kementerian keuangan, OJK, perbankan, dan koperasi. Selain itu, Horas mengingatkan bahwa satgas bantuan sosial juga sangat penting untuk untuk memastikan pengawasan penyaluran dana bansos dapat maksimal.

“Semua orang sudah tidak ada yang normal perekonomiannya, mari berikan hak warga negara. Mereka adalah putra-putri kandung Ibu Pertiwi. Mereka berhak mendapat bansos, negara bertanggungjawab memelihara mereka. Kini saatnya pemerintah mengaktualisasikan diri sebagai pemerintah yang Pancasilais dan pro rakyat,” kata Horas.

Diskusi daring ‘Dampak PSBB dan Tantangannya’ yang diselenggarakan Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompii) Surabaya ini diikuti sekitar 40 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa narasumber antara lain Gus Hans (Ulama NU), Sutjipto Joe Angga (Pengusaha), Riski Dwi (Jubir Kompii), dan dr. Sukma Mahadewa (bakal calon Bupati Kediri). Diskusi ini dimoderatori oleh Dedy Mahendra (Sekjen Kompii). [ifw/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar