Politik Pemerintahan

Pendataan BLT Dampak Covid-19 di Jember Makan Waktu

Gatot Triyono (kiri) saat sosialisasi sensus penduduk online (sumber: jemberkab.go.id)

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih mendata calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) dalam program penanganan dampak pandemi Covid-19. Pemkab tak ingin salah sasaran.

“Ini kan masih pendataan dan verifikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berasal dari pemerintah pusat. Jangan sampai ada tumpang tindih maupun double accounting,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono, Rabu (6/5/2020).

Menurut Gatot, satu keluarga hanya boleh menerima satu bantuan sosial. “Ini sudah proses semua, tinggal disinkronkan. Ada yang masuk DTKS, ada yang non-DTKS. Semua warga yang terdampak harus mendapatkan,” katanya.

Gatot mengakui, pendataan membutuhkan waktu. “Tak hanya di Jember, tapi juga di daerah lain. Kami harus mensinkronkan data dengan DTKS. Baru nanti non-DTKS. Jangan sampai penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dapat BLT, atau penerima BLT dapat bantuan program lainnya. Itu tidak boleh,” katanya.

Data itu disisir satu demi satu. “Jangan sampai ada double accounting, karena ada beberapa pintu bantuan sosial, seperti BLT, PKH, bantuan provinsi, bantuan presiden, prakerja. Mendata seperti ini yang makan waktu. Jangan sampai ada keluarga yang mendapat dua bantuan,” kata Gatot.

Akademisi Peduli Jember untuk Kawal Covid memandang Pemerintah Kabupaten Jember perlu menegaskan dan menjelaskan kepada publik, bagaimana jaring pengaman sosial dirancang untuk merespons situasi saat ini. Ketua Serikat Pengajar HAM Indonesia Al Khanif berpendapat, kebijakan bupati Jember harus mengaca pada pemerintah daerah lainnya, terutama soal bantuan sosial atau pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

“Daerah lain sudah transparan, melibatkan partisipasi secara terbuka pada publik, untuk memudahkan pertanggungjawabannya,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Ia menyerukan kepada eksekutif dan legislatif untuk lebih solid mengantisipasi dampak ini melalui kebijakan yang lebih jelas pertanggungjawabannya.

Adam Muhshi, dosen Fakultas Hukum Unej lainnya, menilai penyalahgunaan bansos harus diantisipasi. “Kebijakan nasional ini perlu dikawal, terutama dengan orientasi pengawalan untuk penyelamatan warga,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar