Politik Pemerintahan

Pendamping Haji 2019 dari Kota Probolinggo Disorot

Probolinggo (beritajatim.com) – Sejumlah kalangan meminta perjalanan Ali Muchtar, anggota DPRD Kota Probolinggo, sebagai pendamping jamaah haji Kota Probolinggo 2019, dievaluasi.

Sebab, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, belakangan diketahui melaksanakan pendampingan haji menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Probolinggo pada pos belanja Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

“Benar, Pak Ali Muchtar berangkat pendampingan haji. Kalau di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kesra, biayanya mencapai Rp 150 jutaan untuk kegiatan tersebut,” ujar Ustaz Wahid, pegawai Kesra Pemkot Probolinggo kepada beritajatim.com, Sabtu (27/7/2019) sore.

Permintaan evaluasi bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pemerintah kembali mengeluarkan himbauan terkait efisiensi anggaran. Terbaru, himbauan agar Anggota DPRD tidak lagi menggunakan uang rakyat, baik lewat APBN maupun APBD sebagai petugas penyelenggaraan haji, dirilis melalui surat nomor 099/6459/SJ Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 16 Juli 2019 ditujukan kepada seluruh DPRD se Indonesia.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan, merujuk Keputusan Mendagri no 116 tahun 2003, Pasal 3 ayat (1) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan Anggota DPRD harus menyertakan surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo, Abdul Azis, menyatakan sependapat dengan tuntutan evaluasi. “Sejauh ini saya hanya berpegangan pada surat himbauan kemendagri itu,” katanya singkat saat ditemui beritajatim.com di gedung dewan kota setempat.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Probolinggo, Rudi Gaffur, memastikan Ali Muchtar, sudah mengajukan cuti sebelum melaksanakan pendampingan haji. “Kami prinsipnya hanya menerima pengajuan cuti saja dari yang bersangkutan. Soal lain-lain kami harap prosedural gitu saja,” katanya.

Disinggung apakah tidak ada dispensasi sebagai pejabat negara, jika keberangkatan Ali Muchtar, atas rekomendasi Nahdlatul Ulama (NU), Rudi tak ingin berpolemik. “Silahkan saja kalau ada yang beranggapan Pak Ali berangkat sebagai tokoh masyarakat, bukan sebagai pejabat negara,” pungkasnya.

Dilain pihak, Gubernur Jatim, Khofifah, Kamis (25/7/2049) lalu memastikan peraturan kemendagri dimaksud, juga berlaku bagi kepala daerah dan pejabat diseluruh Jawa Timur.

“Iya kita dapat surat dari Menteri Dalam Negeri. Gubernur diminta untuk menindaklanjuti, bahwa mulai sekarang tidak ada lagi penggunaan APBD untuk perjalanan dinas untuk haji,” tegas Khofifah kepada beritajatim.com. (eko/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar