Politik Pemerintahan

Pemutusan THL Pukulan Berat PDIP Banyuwangi?

Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemutusan kontrak kerja ratusan Tenaga Harian Lepas masih menjadi polemik di Kabupaten Banyuwangi. Di sisi lain, ini juga menimbulkan kejanggalan bagi semua pihak.

Tak terkecuali bagi partai pendukung pemimpin Pemerintah Banyuwangi saat ini. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Banyuwangi.

Betapa tidak, beralihnya tampuk pemerintahan yang dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas ke Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, justru terjadi guncangan permasalahan. Buntutnya adalah pemecatan sejumlah THL di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Meskipun sedianya, surat pemberhentian kerja ratusan THL itu, sebelum adanya pelantikan bupati baru. Artinya masih dalam masa jabatan Plh. Bupati Banyuwangi.

Namun, hal ini juga menjadi PR bagi wakil rakyat dari lintas partai yang menduduki di DPRD Banyuwangi. Tak terkecuali PDI-P.

Merebaknya masalah pemutusan kontrak kerja ini tak ubahnya tamparan bagi partai berlambang kepala banteng moncong putih ini. Mengapa? Karena mau tidak mau, diakui atau tidak, ini menjadi masalah bersama eksekutif yang mengakar ke legislatif.

PDIP yang menjadi raja di gedung DPRD Banyuwangi pun harus mengambil peran. Apalagi, partai ini sekaligus pengusung terdepan Bupati Banyuwangi yang baru.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPRD Banyuwangi yang sekaligus politisi PDIP, I Made Cahyana Negara menyebut dirinya dan anggota lain sepakat rasionalisasi. Namun, dirinya mengakui jika tolak ukurnya dalam menentukan sikap belum jelas.

“DPRD belum menentukan sikap, tapi masing-masing fraksi sudah ada yang bersikap. Golkar jelas menolak, PKB juga,” kata Made, Senin (15/3/2021).

Meskipun, Made menyebut, saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan ini. Sehingga masih perlu mengukur kebutuhan masing-masing SKPD agar dapat terkontrol.

“Kami sepakat dengan rasionalisasi, tapi tolak ukurnya harus jelas. Tolak ukurnya apakah efisiensi, apakah analisa jabatan masing-masing SKPD, apakah benar kebutuhan itu?
Karena selama ini tidak terkontrol. Dinas-dinas dengan seenaknya sendiri memasukkan THL-THL tanpa analisis jabatan,”

“Misalnya saja, apakah benar kebutuhan di dinas A itu membutuhkan 30 THL. Sudahkah melalui proses analisa jabatan ? Jangan-jangan setelah di cek ternyata hanya butuh 15 orang saja. Nah itu penting dipastikan terdahulu,” ujarnya.

Made menyebut masih diperlukan kajian menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu Made menegaskan perlunya diadakan konsolidasi bersama.

“Menurut saya, untuk tahun ini belum pas. Tapi kalau kita kaji bareng-bareng, THL yang dibutuhkan ya sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan di masing-masing SKPD,”

“Dan juga tidak mungkin semua THL itu sesuai dengan harapan kami. Jadi dirasionalisasi saja sesuai kebutuhan,” sambung Made.

Made menyarankan agar ke depan proses perekrutan THL dilakukan satu pintu. Hal ini mencegah adanya kebocoran dari tiap dinas.

“Sepakat perekrutan harus di bawah Pemkab atau Sekda atau yang diberikan wewenang ini. Biar terkontrol dan sesuai dengan analisa jabatan dan kebutuhan. Sehingga pengalokasian anggaran bisa tepat,” katanya.

Meski demikian, keputusan akhir masih menunggu kesepakatan atau kebijakan yang diambil DPRD. Apakah tetap mendukung atau ikut menolak dalam arti mengembalikan THL ke tempat semula.

Beda dengan Komisi I, dalam rapat dengar pendapat, Senin (15/3/2021) justru mendukung penolakan pemutusan kontrak kerja ratusan THL. Padahal, ketua komisi ini diisi orang PDIP.

“Intinya, Pak Huda (Kepala BKD) dan Pal Cahyanto (perwakilan BPKAD) telah mendengar pernyataan dari DPRD dan dari THL sendiri. Intinya bahwa kami sepakat untuk mengembalikan THL ke tempat semula,” terang Irianto, Ketua Komisi I yang juga Politisi PDIP Perjuangan. (rin/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar