Politik Pemerintahan

Pemprov: SE Gubernur Soal THR Akan Terbit Minggu Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo langsung merespon desakan Tim Gabungan LBH Surabaya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Jatim.

Hal ini terkait permintaan segera dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jatim tentang Tunjangan Hari Raya (THR) yang nantinya akan disosialisasikan ke seluruh bupati/walikota di Jatim.

“Menghadapi Hari Raya Lebaran, saya Kadisnakertrans sudah mengirim surat, konsep sudah masuk di Biro Hukum untuk pembayaran THR agar disegerakan untuk perusahaan-perusahaan. Surat itu kan ditujukan kepada bupati/walikota, supaya mereka juga turun untuk memantau pelaksanaan pembayaran THR. Hari ini masih di Biro Hukum, mudah-mudahan hari ini sudah bisa naik (meja Gubernur). Pokoknya minggu pertama ini sudah selesai, mungkin Jumat,” katanya kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/5/2019).

Diberitakan sebelumnya, Tim Gabungan LBH Surabaya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Jatim menggelar pertemuan dengan pihak Disnakertrans Provinsi Jatim mengenai THR 2019 pada Senin (6/5/2019) hari ini.

“Di hari pertama bulan suci Ramadan dilakukan advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Pihak Disnakertrans Jatim yang menerima adalah Kabid Pengawasan, Suhartoyo dan Kabid Hubungan Industrial, Puspita,” kata Jamaludin, perwakilan pekerja dari KRPI Jatim.

“Ketentuan mengenai pembayaran THR telah diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Pekerja atau buruh yang sudah bekerja satu bulan wajib mendapatkan THR,” imbuhnya.

Dalam pertemuan di ruang utama Disnakertrans Jatim, perwakilan pekerja menyampaikan desakan agar surat edaran Gubernur Jawa Timur THR bisa diterbitkan hari ini.

Kemudian, setelah Surat Edaran THR terbit, pihak Disnakertrans Jatim diminta segera mensosialisasikan ke 50 ribuan perusahaan di Jatim. “Juga disepakati dalam pertemuan, pengawas ketenagakerjaan Jatim akan lebih proaktif melakukan penindakan kasus-kasus THR dan berkomitmen menerbitkan nota. Pihak Disnaker Jatim juga diminta mengumumkan kepada media massa perusahaan yang melanggar THR,” pungkas Jamaludin. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar