Politik Pemerintahan

Pemprov: Sanksi Sita KTP Pelanggar Prokes oleh Satpol PP Tak Tepat

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto mengatakan, sanksi penyitaan KTP-el bagi pelanggar protokol kesehatan di masa PPKM adalah kurang tepat dan tidak efektif.

“Akhir-akhir ini petugas Satpol PP menyita KTP warga yang melanggar protokol kesehatan. Pelanggar juga akan berupaya menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran serupa karena takut KTP-nya disita. Namun, tesis ini perlu dipertanyakan, hingga saat ini belum ada data empiris yang dapat membuktikan adanya korelasi positif antara sanksi yang berat dan efek jera,” katanya.

Menurut dia, KTP-el merupakan kartu identitas penduduk resmi sebagai bukti diri. KTP-el merupakan bentuk pelayanan publik dasar yang digunakan untuk layanan publik lainnya, semisal mengurus BPJS, perbankan, Bantuan Sosial, dan lainnya. KTP-el merupakan hak konstitusional warga negara. “Jadi, sejalan dengan imbauan Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa sanksi penyitaan KTP-el adalah kurang tepat dan tidak efektif,” tegasnya.

Pemerintah daerah sejatinya dalam memberikan sanksi bagi pelanggar prokes seharusnya sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan. Kepemilikan KTP-el telah diatur dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Sepertinya penyitaan KTP-el ini menggunakan logika jump to conclusion untuk menerapkan hukuman yang ‘lebih kejam’ lagi supaya pelaku jera, sesungguhnya harus diimbangi dengan melakukan evaluasi berkala terkait sejauh mana penegakan sanksi telah dilakukan secara konsisten,” tuturnya.

“Dan, untuk kemudian melihat sejauh mana penurunan angka pelanggaran protokol kesehatan telah terjadi. Ini yang paling penting. Bahwa tujuan penjatuhan sanksi ini tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan sanksi tersebut memberikan manfaat. Yaitu, mencegah pelanggaran protkes dan memutus rantai penularan Covid-19,” imbuhnya.

Pemberian sanksi denda dan/atau kerja sosial diikuti dengan pemberitaan di media sosial cukup efektif untuk membuat jera pelanggar. “Justru dengan menyita KTP-el, masyarakat akan banyak dirugikan, mereka tidak bisa menggunakan untuk layanan publik. Terlebih, akan memberikan beban kepada Satpol PP untuk menyimpan KTP-el yang disita, dan memberikan beban kepada Dinas Dukcapil daerah untuk mencetak kembali bila KTP-el nya hilang,” jelasnya.

Pihaknya sepakat bila pandemi Covid-19 harus ditangani secara serius, namun semangat memberikan sanksi penyitaan KTP-el bagi pelanggar prokes dengan alasan memberikan efek jera, belum tentu menyelesaikan persoalan. “Pemberian sanksi bagi protokol kesehatan sejatinya harus diformulasikan secara rasional, bukan emosional. Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir,” pungkasnya. [tok/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar