Politik Pemerintahan

Pemprov: Prostitusi Online Anak Fenomena Gunung Es, Banyak Belum Terkuak!

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto mengatakan, tragedi prostitusi online anak yang diungkap Polda Jatim di Mojokerto merupakan fenomena gunung es.

“Mungkin modus semacam ini banyak terjadi di beberapa daerah lagi, hanya belum terkuak. Prostitusi online anak harus dipahami sebagai paradigma outcome dimana upaya pencegahan jauh lebih penting ketimbang menangani kasus,” katanya kepada wartawan di kantornya, Jumat (5/2/2021).

Konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), menurut dia, dapat memberikan solusi pencegahan munculnya kembali prostitusi online anak ini. PATBM merupakan upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.

Sekadar diketahui, unit IV Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim membongkar sindikat prostitusi online yang korbannya adalah anak di bawah umur, disinyalir 36 anak. Mulai dari usia 14 tahun sampai 16 tahun.

Untuk mendapatkan korban, tersangka dengan inisial OS (38 tahun) ini merekrut beberapa anak di bawah umur yang rata-rata masih pelajar SMP/SMA. Mereka ditawarkan melalui media sosial (WA) dan Facebook.

Tersangka ini merekrut resseler yang juga anak di bawah umur, agar lebih mudah mendapatkan korban. Reseller tersebut diminta membuat akun Facebook dan Whatsapp dan bergabung di grup Facebook tertentu dengan tujuan mencari pelanggan.

Bahwa atas perbuatannya OS dijerat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang prostitusi daring dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Yang menjadi persoalannya dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar kita adalah korban dan resellernya adalah anak. Yang disebut anak dalam UU. No. 35/2014 tentang Perubahan UU. No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Bahwa sejatinya untuk perlindungan anak itu merupakan tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

Pada Pasal 72 UU Perlindungan Anak mencantumkan: pada ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok; dan pada ayat (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan dunia usaha.

Dalam Inpres No. 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak menginstruksikan Gubernur/Bupati/Walikota untuk meningkatkan peran aktif aparatur pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Pada kasus prostitusi online anak di Mojokerto, DP3AK Provinsi Jatim dan DP3A Kota Mojokerto dalam menanggapinya, mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban prostitusi online, termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku.

Serta, melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko.

“Semoga PR besar perlindungan semua anak di Jawa Timur segera terwujud dan terselesaikan. Dan, ini membutuhkan effort dan kerja keras kita bersama, terutama peran keluarga, masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar