Politik Pemerintahan

Pemprov: Pimpinan DPRD Jatim dan Kabupaten/Kota Sementara Dilarang Kunker

Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 120 anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 telah resmi menjabat usai dilantik pada Sabtu (31/8/2019). Pimpinan DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota sementara juga telah ditunjuk.

Apa saja tugas pimpinan DPRD sementara dan apa larangannya?

Untuk DPRD Jatim, Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jatim sementara bersama Wakilnya, Fauzan Fuadi dari PKB.

Mereka berdua ditugaskan untuk segera menyelesaikan alat kelengkapan dewan, termasuk membentuk pimpinan definitif.

Sebelum pimpinan definitif terbentuk, anggota DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota yang baru tidak boleh melakukan kunjungan kerja (kunker). Selain itu, juga dilarang melakukan pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam pengambilan keputusan dan berimplikasi pada penggunaan anggaran, sebelum dibentuk alat kelengkapan dewan terutama pimpinan DPRD definitif.

“Itu ada surat edaran dari Mendagri nomor: 160/4117/OTDA tertanggal 5 Agustus 2019, tidak boleh jalan-jalan dulu. Kunker tidak boleh dahulu. Pemprov juga telah memberi surat penjelasan nomor: 171/16937/011.2/2019 kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jatim terkait tugas pimpinan sementara DPRD,” tegas Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni, Rabu (4/9/2019).

Menurut dia, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota, pimpinan sementara hanya memiliki empat tugas. Yakni, memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses pimpinan DPRD definitif.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim sementara, Kusnadi menargetkan seluruh alat kelengkapan dewan akan tuntas pada 20 September 2019. “Dengan begitu pada 21 September semuanya sudah bekerja sesuai fungsi tugas dan kewenangan dewan,” kata Kusnadi.

Secara bertahap seluruh alat kelengkapan dewan akan mulai dibahas. Pada 3 September 2019 akan diselenggarakan rapat bersama perwakilan partai politik untuk persiapan pembentukan fraksi.

Selanjutnya, 5 September 2019 diagendakan rapat paripurna pengumuman susunan dan keanggotaan fraksi. Setelah itu pada 9 September 2019 ditetapkan tim penyusun tata tertib DPRD tahun 2019. “Kemudian 11 September 2019 ditargetkan penetapan pimpinan DPRD definitif masa jabatan 2019- 2024 sudah bisa disahkan,” jelasnya.

Dengan begitu 20 September 2019 pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD definitif, peraturan tata tertib DPRD tahun 2019, serta susunan dan keanggotaan kelengkapan dewan dapat dilaksanakan. [tok/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar