Politik Pemerintahan

Pemprov Lakukan Penguatan BUMDesa Melalui Program Ini

Sosialisasi Program Klinik BUMDesa kepada 20 BUMDesa dan penerima manfaat dari 10 Kabupaten di kantor DPMD Jatim, Kamis (14/11/2019).

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mengejawantahkan program Jatim Berdaya yang merupakan salah satu program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya melalui restorasi pembangunan desa dengan membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa.

Keberadaan BUMDesa diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan desa di Jatim yang merupakan tertinggi secara nasional. Karena itu dengan program BUMDesa diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan.

Namun sejauh ini, baru sekitar 7 persen BUMDesa yang sudah berjalan dengan baik. Sementara, sisanya sekitar 92 persen masih level rintisan atau baru memulai. Direktur Program Klinik BUMDesa, Fahrul Muzaqqi mengungkapkan, dalam rangka penguatan BUMDesa, Pemprov Jatim membentuk program Klinik BUMDesa.

Klinik BUMDesa ini memberikan pendampingan, pelatihan dan saran teknis agar bisa menjadi sehat dan berkembang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan, sehingga perekonomian di desa bisa berputar, bahkan beberapa BUMDesa bisa mendatangan pendapatan asli desa.

“Klinik BUMDesa akan memberikan konsultasi dan bantuan teknis agar bisa berkembang. Untuk tahap pertama dipilih 20 BUMDesa penerima manfaat untuk diberikan sosialisasi. Ini dipilih dari 10 kabupaten yang berbeda. Nantinya, ini bisa menjadi percontohan bagi BUMDesa lainnya,” ujar Dosen FISIP Unair Surabaya ini saat sosialisasi BUMDesa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim, Kamis (14/11/2019).

Fahrul melanjutkan, nantinya Klinik BUMDesa ini juga akan meng-cover seluruh BUMDesa di Jatim yang jumlahnya mencapai 5.432. Karena itu, pihaknya akan memaksimalkan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dalam program penguatan BUMDesa.

“Dengan begitu, proses pendampingan akan lebih efektif dengan memutus jalur birokrasi, sehingga tidak semua proses harus ke Surabaya. Tentunya hal itu juga bisa mengurangi biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan BUMDesa,” jelasnya.

Klinik BUMDesa juga melibatkan perguruan tinggi dan merekrut para peneliti untuk memberikan masukan teknis dalam rangka pendampingan BUMDesa. Dengan melibatkan peneliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling.

“Bakorwil dan peneliti dari perguruan tinggi kita libatkan dalam pengembangan BUMDesa. Hal ini penting agar prosesnya bisa terarah dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, M Yasin menjelaskan, program klinik BUMDesa ini adalah gagasan Gubernur Khofifah sebagai komitmen memberdayakan masyarakat desa. Karena itu semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta dan BUMN dalam pengembangan BUMDesa.

Yasin menyebut sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BUMDesa di antaranya adalah Traveloka, PT HM Sampoerna dan PT POS Indonesia. Bantuan yang diberikan sejauh ini masih sebatas bantuan program dan pelatihan. Namun tak menutup kemungkinan ke depannya, juga ada bantuan berupa pendanaan atau bantuan lunak. Di samping itu tentunya pihak swasta tersebut juga bisa membantu BUMDesa dalam bidang pemasaran produk.

“Dengan adanya Klinik BUMDesa ini, kami berharap hingga 2024 ada 25 persen BUMDesa yang dalam kategori sehat dan berkembang,” pungkas Yasin. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar