Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Tak Izinkan Anggaran Hibah dan Bansos, Kecuali Dana Pilbup

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak mengizinkan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial dalam Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020. Namun Pemprov mengizinkan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan bupati.

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan penambahan nominal belanja hibah 183 persen dan pengurangan nominal belanja sosial sebesar 33,6 persen dibandingkan Perubahan APBD 2019. Rancangan perbup menganggarkan nominal dana hibah naik dari Rp 63,561 miliar menjadi Rp 180,486 miliar dan nominal dana bansos berkurang dari Rp 247,426 miliar menjadi Rp 185,193 miliar.

“Tidak bisa. Itu sudah sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) dan Peraturan Mendagri. (Perbup APBD Jember 2020) hanya untuk biaya rutin yang bersifat mengikat dan wajib,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun, via ponsel, Selasa (7/1/2020).

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Wakil Gubernur Emil Dardak tertanggal 3 Januari 2020, Pemprov Jatim mengingatkan, bahwa ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun ini. Pemprov memerintahkan agar penganggaran dana hibah dan bantuan sosial dicermati dan diteliti kembali dengan mempedomani surat Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 8 Januari 2014. Surat itu menyebutkan ada hubungan antara kenaikan dana hibah dan bansos dalam APBD dengan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut, menurut surat itu, agar menghindari adanya pemberian hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemberian itu harus dilakukan secara selektif, rasional, dan bermanfaat untuk masyarakat, memenuhi asas keadilan dan kepatutan, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan unsur penyelenggara pemerintah daerah, serta tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu terkait pelaksanaan pilkada. Pemprov menyatakan Pemkab Jember harus mempunyai indikator-indikator jelas yang menjadi tolok ukur dalam memberikan bantuan hibah dan bansos.

Dalam surat keputusan yang ditandangani Emil ditegaskan, bahwa belanja hibah tidak wajib dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti misalnya pendanaan terkait pilkada. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar