Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Revisi 18 Perbup SOTK Pemkab Jember

Pimpinan dan anggota DPRD Jember saat menemui Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim Nurkholis pekan lalu.

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur merevisi 18 dari 33 peraturan bupati Jember mengenai struktur organisasi dan tata kelola (SOTK). Namun Pemprov Jatim belum mendapat pemberitahuan atau konfirmasi soal pembaruan perbup sesuai dengan hasil revisi tersebut.

Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim Nurkholis mengatakan, isi sebagian perbup SOTK sudah benar, namun ada yang tidak. “Kalau benar, kami omong benar. Sudah kami evaluasi, akan tetapi sampai hari ini hasil evaluasi belum dikirim ke kami lagi,” katanya via ponsel, Sabtu (23/11/2019).

Rekomendasi berdasarkan evaluasi dari Biro Organisasi memiliki peran penting untuk melegitimasi perbup tersebut. “Kalau tidak ada rekomendasi kami, mungkin pejabat struktural seluruh Jember tidak bisa naik pangkat, karena ketika ada struktur baru, BKN (Badan Kepegawaian Nasional) mensyaratkan mana rekomendasi atau fasilitasi dari pemerintah provinsi,” kata Nurkholis.

Nurkholis menyarankan agar Pemkab Jember segera menetapkan perbup SOTK berdasarkan hasil hasil evaluasi dari Biro Organisasi. “Organisasi perangkat daerah ini kan dibentuk pertama berdasarkan kewenangan. Ada kewenangannya atau tidak. Kalau tidak kewenangannya, maka tidak boleh (dimasukkan dalam SOTK),” katanya. Selain itu ada analisis beban kerja berdasarkan sejumlah indikator untuk menentukan SOTK baru.

Masalah perbup SOTK menjadi sorotan publik Jember. Gara-gara masalah perbup SOTK yang dibuat tanpa evaluasi dan fasilitasi Pemprov Jatim lebih dulu, Pemkab Jember tidak mendapat jatah formasi calon pegawai negeri sipil daerah tahun ini. Berikutnya, DPRD Jember pun ragu-ragu melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan memilih menanti hasil evaluasi perbup SOTK dari pemprov, karena ingin mendapat kepastian hukum.

Nurkholis mengatakan, sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri, perda dan perbup mengenai SOTK memang harus difasilitasi oleh pemprov. “Tiga puluh tujuh dari 38 kabupaten dan kota di Jatim minta. Bu Risma (Wali Kota Surabaya) juga minta dievaluasi dan fasilitasi ke provinsi. Setiap mengubah SOTK selalu minta fasilitasi,” katanya. Setiap ada perbup baru soal SOTK, Pemprov Jatim seharusnya selalu mendapat tembusan pemberitahuan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Pandekar DPRD Jember Agusta Jaka Purwana mengatakan, ada pertemuan kembali Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di parlemen, Senin (25/11/2019) pagi ini. “Kita tinggal menunggu saja bagaimana respons pemkab,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar