Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim: Perusahaan Tambang di Banyuwangi Tidak Melanggar

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menerima perwakilan warga Banyuwangi yang kontra dengan tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi. Pertemuan tertutup digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Pertemuan itu juga dihadiri Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Kepala Bakesbangpol Jatim Jonathan Judyanto dan Kepala Dinas ESDM Jatim Setiajit.

Usai pertemuan tertutup dengan perwakilan warga dan Walhi Jatim yang berlangsung sekitar satu jam Gubernur Jatim menyerahkan kepada Kadis ESDM Jatim Setiajit dan Kepala Bakesbangpol Jatim yang memberikan keterangan kepada media.

Mengenai tuntutan warga agar mencabut izin PT Bumi Suksesindo (BSI), Setiajit menegaskan, sanksi administrasi bisa diberikan jika perusahaan tambang yang beroperasi di Tumpang Pitu itu terbukti melakukan pelanggaran seperti tercantum di Pasal 40, Pasal 41, Pasal 23, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 128  UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Berdasarkan pengawasan dari inspektur tambang yang dilakukan terus-menerus, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dimasukkan mereka (warga kontra perusahaan tambang),” kata Setiajit.

Dengan tidak ditemukannya pelanggaran itu, menurut dia, Pemprov Jatim tidak bisa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari perusahaan tambang BSI di Tumpang Pitu sesuai tuntutan warga.

Dinas ESDM Jatim siap untuk melakukan evaluasi. Yakni, terkait informasi adanya permukiman yang dilanggar oleh perusahaan tambang. Lalu terkait dugaan kerusakan lingkungan. “PT BSI telah mengundang Walhi, Jatam dan LBH Surabaya untuk datang langsung ke lokasi tambang. Yakni, untuk meninjau langsung ke lokasi di mana disebut ada pelanggaran, pungkas Setiajit. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar