Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Percaya Abdul Muqiet Bisa Selesaikan Problem Jember

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember Abdul Muqiet Arief

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur percaya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Abdul Muqiet Arief bisa menyelesaikan sejumlah agenda penting selama menjabat. Selain pelaksanaan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Muqiet juga diharapkan bisa menyelesaikan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 dan 2021.

“Kami sudah mempertimbangkan, mengukur semuanya. Kami sudah punya target. Selama Plt (menjabat), semua tuntas. Insya Allah, karena semua proses sudah. Ini tinggal menunggu izin pusat saja. Setelah kembali KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) lama, sudah ditata semua. Tinggal menunggu izin saja (dari Kementerian Dalam Negeri),” kata Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, di sela-sela acara kunjungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Bank Indonesia Jember, Minggu (15/11/2020).

Muqiet mengaku mendapat tugas langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 25 September 2020, sehari sebelum resmi menjadi Pelaksana Tugas Bupati Jember. Khofifah berpesan agar Muqiet menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jember agar tetap kondusif, aman, dan sehat.

“Kami diminta gubernur mencairkan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Jember, dan menginisiasi keberlanjutan rekom Kementerian Dalam Negeri,” kata Muqiet, saat memberikan sambutan dalam upacara proses pengembalian jabatan, di di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020).

Selama sebelas bulan, Kabupaten Jember tidak memiliki Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disahkan bersama eksekutif dan legislatif. Penyebabnya adalah belum dilaksanakannya rekomendasi Mendagri 11 November 2019 oleh Pemkab Jember. Selama ini pelaksanaan APBD menggunakan payung hukum peraturan kepala daerah (perkada) yang terbatas kewenangannya.

Kendati tahun anggaran tinggal satu setengah bulan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ternyata tetap menginginkan Perda APBD Jember 2020 disahkan bersama. “Tetap harus punya. Perda itu harus ada. Kita jangan terlena dengan perkada, karena perkada ini terbatas kewenangannya,” kata Helmy.

Selain Perda APBD 2020, Pemkab Jember diharapkan bisa menyelesaikan Perda APBD 2021. “Tinggal menunggu izinnya saja (dari Kementerian Dalam Negeri). Begitu izin turun, proses selanjutnya jalan,” kata Helmy.

Kuncinya adalah pelaksanaan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019 yang membenahi birokrasi Pemkab Jember sesuai aturan. Sebelumnya, Pemkab Jember menggunakan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan bupati pada 3 Januari 2019. KSOTK ini dianggap tak sah oleh pemerintah pusat.

Mendagri kemudian memerintahkan pencabutan 30 peraturan bupati tentang KSOTK tersebut dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016. Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief melaksanakan perintah itu dan mengembalikan jabatan 366 pejabat ke posisi sebelum 3 Januari 2018 dengan mengacu KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2016.

“Sekarang begitu KSOTK sudah kembali (sebagaimana surat mendagri), pejabat-pejabat sudah legal semua. Kemarin kan ilegal, sehingga tidak bisa memproses APBD. Sekarang sudah legal, kita segera proses APBD-nya,” kata Helmy. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar