Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Gerojok Rp 21 M ke Jember untuk Tangani Covid-19

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan senilai Rp 21 miliar kepada Kabupaten Jember untuk penanganan dampak wabah Covid-19. Demikian disampaikan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Moh. Satib, Senin (4/5/2020).

Pekan lalu, Satib mengikuti rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim. “Saya mereview anggaran di Jatim sebesar Rp 2,34 triliun yang merupakan hasil refocusing dan pemotongan di dinas-dinas dan anggaran di Dewan. Anggota Dewan dilibatkan dalam monitoring pelaksanaan anggaran Covid-19,” katanya.

“Saya memang awalnya memang tergelitik menanyakan (kepada Pemprov Jatim), karena anggaran untuk penanganan Covid-19 begitu besar sekali, sampai Rp 479 miliar. Setahu saya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di Jember belum terbahas. Kalau belum dibahas, ini berarti lewat peraturan kepala daerah,” kata Satib.

Satib menyatakan, tidak ingin ada anggaran tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten-kota di Jatim. “Kalau memang di Jember sudah mampu sebesar itu (Rp 479 miliar), ngapain harus dibantu lagi oleh Pemprov Jatim. Karena ini bisa dialokasikan ke daerah lain, seperti Gresik, Sidoarjo, Malang, sangat membutuhkan,” katanya.

Dari sini terungkap, bahwa Jember mendapat bantuan dari Pemprov. “Ternyata Jember kebagian Rp 21 miliar, sama dengan Gresik. Itu pun tidak semua fresh money, sebagian bisa berupa barang,” kata Satib.

Dengan adanya informasi ini, Satib menyebut Rp 479 miliar untuk penanganan Covid-19 di Jember tidak jelas. “Saya khawatir masyarakat hanya dikasih mimpi,” kata Satib. Apalagi ternyata belakangan Pemkab Jember mendapat sanksi penundaan anggaran dana alokasi umum sebesar 35 persen dari Kementerian Keuangan karena tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 secara lengkap dan benar, sesuai kemampuan dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

Apakah diambilkan dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa)? “Tidak bisa. Penggunaan silpa tidak ubahnya penggunaan anggaran (mendahului) perubahan APBD. Anggaran mendahului perubahan APBD tidak usah lewat paripurna, cukup (persetujuan) pimpinan Dewan. Sekarang kita tanya: ada tidak persetujuan pimpinan Dewan (DPRD Jember)? Setelah pimpinan Dewan tanda tangan menyetujui anggaran mendahului Perubahan APBD, ketika eksekutif mengajukan perubahan, maka diparipurnakan,” kata Satib. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar