Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Evaluasi 30 Perbup Jember Soal SOTK

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengevaluasi 30 peraturan bupati soal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada 30 organisasi perangkat daerah (OPD) di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember.

Demikian informasi yang diterima perwakilan DPRD Jember saat berkunjung ke Pemprov Jatim, Rabu (20/11/2019). Evaluasi dilakukan karena sebagian SOTK tidak sesuai aturan pemerintah pusat.

“Berdasar hasil evaluasi gubernur, SOTK 30 OPD Jember bermasalah dan sudah di-desk (diteliti) oleh gubernur,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Kamis (21/11/2019).

Setelah peraturan bupati terkait SOTK 30 OPD direvisi pemprov, dalam jangka waktu tiga hari setelah evaluasi, bupati wajib menandatangani perbup SOTK sesuai hasil revisi. Tak cukup itu. Pelantikan dalam jabatan harus kembali dilakukan sesuai SOTK hasil evaluasi Biro Organisasi Pemprov Jatim.

“Setelah pemerintah Jember menyusun raperbup SOTK sesuai dgn hasil evaluasi gubernur, maka selanjutnya gubernur akan mengeluarkan surat yang menyatakan bhw SOTK Jember telah sesuai dgn norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kementerian atau lembaga,” kata Itqon.

Gara-gara SOTK bermasalah, Pemkab Jember tidak mendapat jatah formasi calon pegawai negeri sipil daerah tahun ini. Hal ini juga berdampak pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Priotitas Anggaran Sementara. DPRD Jember ragu-ragu membahas dan akhirnya berkonsultasi ke Bagian Organisasi Pemprov Jatim. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar