Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Berharap Bupati dan DPRD Jember Segera Bahas APBD 2020

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bupati dan DPRD Jember segera membahas dan menyetujui bersama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020.

Saat ini pembiayaan pembangunan di Jember masih menggunakan peraturan kepala daerah yang sudah dievaluasi dan disahkan Pemprov Jatim. Anggaran yang digunakan pun hanya seperduabelas dari APBD 2019 dan hanya untuk kepentingan yang wajib dan mengikat.

“Perkada tidak sama dengan perda APBD tahun sebelumnya,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Jempin Marbun, via ponsel, Selasa (7/1/2020).

Perkada digunakan selama APBD 2020 belum disahkan. “Harapan kita bupati dan DPRD secepatnya mengesahkan APBD itu, sehingga pembangunan di Jember tidak terganggu,” kata Marbun.

Marbun berharap bupati Jember melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang salah satunya agar mencabut peraturan bupati mengenai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Pasalnya, implentasi ini akan berpengaruh terhadap pembahasan APBD 2020.

“Andaikata bupati tidak melaksanakan rekomendasi gubernur dan Mendagri, ini kan salah satu yang disorot DPRD Jember. Andaikata tidak ada itikad baik dari bupati, DPRD mungkin akan menilai sejauh mana komitmen dari bupati,” kata Marbun.

Dalam surat evaluasi atas rancangan peraturan bupati soal APBD 2020, Pemprov Jatim menyebutkan kronologi tahapan penyusunan APBD 2020 sejak awal hingga terhenti. Berikut kronologinya:

30 Oktober 2019:
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada kepala daerah. Permandgri Nomor 33 Tahun 2019 menyatakan, Rancangan KUA-PPAS ini seharusnya diserahkan paling lambat pada minggu pertama Juli.

31 Oktober 2019:
Rancangan KUA-PPAS diserahkan bupati ke DPRD Jember. Permandgri Nomor 33 Tahun 2019 menyatakan, Rancangan KUA-PPAS ini seharusnya diserahkan bupati ke DPRD Jember paling lambat pada minggu kedua Juli.

Kesepakatan antara bupati dan DPRD Jember terhadap Rancangan KUA-PPAS hingga 3 Januari 2020, saat surat evaluasi dari Pemprov Jatim dibuat, belum tercapai. Padahal menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, kesepakatan KUA-PPAS harus sudah tercapai paling lambat minggu kedua Agustus.

Sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui raperda APBD 2020 paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan yakni 30 November 2019. Raperda APBD 2020 diajukan bupati Jember kepada DPRD Jember pada 12 Desember 2019. Persetujuan bersama di antara keduanya belum tercapai. Oleh sebab itu, dalam waktu 60 hari kerja sejak raperda APBD disampaikan kepada DPRD, bupati menyusun rancangan perkada APBD 2020 untuk mendapat pengesahan dari gubernur. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar