Politik Pemerintahan

Pemprov Jatim Akhirnya Gelontor Rp 2,384 T untuk Penanganan Covid-19

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim akhirnya menyiapkan anggaran total sebesar Rp 2,384 triliun untuk penanganan wabah corona atau Covid-19 di Jatim. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan promotif, kuratif, preventif, tracing dan mengatasi dampak sosial ekonomi.

Sebelumnya, Pemprov hanya menyediakan dana sebesar Rp 360 miliar bersama DPRD Jatim. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno pun mengusulkan agar pemprov menggunakan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2020 yang merupakan salah satu langkah terbaik untuk penanganan Covid-19.

“Saya meminta Pemprov Jatim merealokasi anggaran sejumlah sektor dan memanfaatkan anggaran Silpa untuk penanganan Covid-19. Itu bisa menjadi solusi untuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” tuturnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, anggaran sebesar Rp 2,384 triliun itu setara dengan 6,79 (dibulatkan 6,8) persen dari kekuatan APBD Jatim 2020.

“Ini jika diikuti bupati/walikota dengan menyiapkan anggaran sebesar 6-7 persen, apakah itu kuratif, promotif, preventif, tracing dan dampak sosial ekonomi, saya yakin akan mendapatkan bantalan yang kuat bagi penanganan Covid-19 di Jatim,” tegasnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4/2020).

Khofifah mengatakan, anggaran itu merupakan hasil realokasi dan refocussing APBD Jatim. “Penanganan dampak sosial ekonomi khususnya, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian, melainkan butuh kerja sama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Baik melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Di pedesaan, ada sekitar 4,73 juta Kepala Keluarga (KK), di mana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS.

Sementara 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan, di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, di mana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS. Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, lanjut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi, tugas pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota.

“Masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para ojek online, perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro, meski sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya tetap ditambah dari Pemprov Jatim pada kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima.

Sedangkan untuk yang non DTKS, juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. “Target sasaran bantuan untuk non BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar