Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB Hingga Juni 2022

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi Bangunan (PBB). Peraturan ini berlaku selama tiga bulan, mulai 1 April sampai 30 Juni 2022 dalam Rangka Hari Jadi Surabaya ke-729.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan bahwa sanksi administratif berupa denda yang dihapus pada tahun 1994 sampai 2022 yang nanti akan dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Saya berharap agar program ini dapat disosialisasikan dengan baik dan masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Selain untuk meningkatkan penerimaan kas daerah juga memberikan keringanan bagi masyarakat,” Wawali Armuji di Surabaya, Minggu (3/4/2022).

Cak Ji sapaan akrabnya menjelaskan, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2022 yang diterbitkan pada 16 Maret 2022. Isinya mengatur penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat Kota Surabaya.

“Hingga saat ini terdapat 669.871 objek PBB yang terdaftar di Pemerintah Kota Surabaya,” kata Cak Ji.

Selain itu, Cak Ji juga menegaskan ini seleras dengan komitmen Pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji untuk meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

“Kita menyadari bahwa pembangunan di Kota Surabaya tidak lepas dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak, oleh karena itu kita permudah akses masyarakat terhadap pajak,” kata politisi kawakan PDIP Surabaya ini.

Cak Ji menyebut sesuai laporan BAPENDA penyumbang terbesar PAD ada di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 29,74 persen dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 29,02 persen pada Triwulan Pertama.

Pemkot Surabaya menargetkan PAD pada tahun 2022 sebesar RP 4.768.251.212.071 dan Prediksi APBD Surabaya tahun 2022 nilainya Rp 10,3 triliun dengan fokus APBD Surabaya 2022 juga di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pergerakan atau pemulihan ekonomi.[asg/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar