Politik Pemerintahan

Pemkot Surabaya Beri Lampu Hijau untuk Gelaran Pesta Nikah

Surabaya (beritajatim.com) – Regulasi PPKM di Surabaya bakal mengalami beberapa perubahan. Hal ini terkait perintah Presiden yang meminta agar penerapan PPKM dilakukan di level mikro atau di level desa dan kelurahan.

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengungkapkan jika regulasi yang ada akan disesuaikan. “Seperti misal pernikahan, harus mendapatkan assesmen dari Satgas COVID-19. Lalu tidak boleh ada prasmanan untuk konsumsinya,” ujar Whisnu, Senin (8/2/2021).

“Lalu juga kapasitas ruangannya hanya boleh 50 persen. Kan kemarin dari Pak Presiden sudah dilonggarkan. Tidak lagi 25 persen tapi sudah boleh 50 persen,” tambahnya.

Begitu juga terkait kewajiban WFH, menurut pria yang akrab disapa WS ini juga ada kelonggaran. “Sekarang kewajiban WFH 50 persen saja,” katanya.

“Lalu juga tempat makan, kemarin 25 persen sekarang 50 persen sudah diizinkan,” tambah Whisnu.

Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengungkapkan jika penerapan PPKM Mikro di Surabaya tidak akan terlalu banyak perubahan. Peran kampung-kampung tangguh akan lebih dimaksimalkan.

“Kampung tangguh akan lebih optimal lagi. Kalau soal lockdown mikro, sekarang kan dari pemerintah kalau 10 kasus nah di kita ini ada 2 saja kasus positif akan langsung kita ambil tindakan,” pungkas Whisnu. [ifw/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar