Politik Pemerintahan

Pemkot Malang Sosialisasi Pengurusan Catatan Sipil Ke Ratusan Ketua RT/RW

Wali Kota Malang, Sutiaji saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 96 Tahun 2018.

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perpres ini memuat beleid terkait penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sampai Kartu Identitas Anak (KIA).

Wali Kota Malang, Sutiaji memimpin langsung kegiatan ini. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh Ketua RW dan RT se-Kota Malang. Sosialisasi ini dibagi menjadi 2 gelombang selama 2 hari, yang diikuti ketua RT dan ketua RW berjumlah 600 orang lebih.

“Hari ini kita kumpul bersama-sama untuk memulai dan menginventarisir serta memodifikasi dan mengakomodasi sebuah kepentingan bersama, maka basic data dan data adalah amat sangat penting,” ujar Sutiaji, Rabu, (4/11/2020).

Sutiaji mengatakan, kependudukan menjadi alat pertama untuk mengetahui daerah asal seseorang. Selain itu, tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai upaya pemantasan prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan berbasis customer base.

“Fungsi dari identitas itu, bagaimana pola pencatatan ketika melahirkan, bagaimana pola pencatatan ketika kematian, dan bagaimana pola pergeseran keluar masuknya penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lain,” ujar Sutiaji.

Plt Direktur Pencatatan Sipil Christina Lilik Sudarijati mengatakan peran RT hingga kecamatan cukup penting dalam melakukan database kependudukan. Dengan sosialisasi ini mereka berharap ketua RT dan ketua RW bisa mensosialisasikan ke warganya. Selain itu ketua RT dan Ketua RW dianggap paling mengerti karakteristik warganya dan sebagai key opinion leader dilingkungannya, sehingga besar harapan suaranya didengar oleh masyarakat.

“Sekarang kita waktunya meningkatkan layanan dengan cara percepatan pemberian dokumen kependudukan dalam hal ini adalah dokumen pencatatan sipil. Ketua RT dan Ketua RW dianggap paling mengerti karakteristik warganya dan sebagai pemimpin dilingkungannya, sehingga besar harapan suaranya didengar oleh masyarakat,” tandas Lilik. (luc/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar