Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkot Malang Sarankan PPKM Darurat Berlaku Nasional Agar Efektif

Wali Kota Malang, Sutiaji.

Malang(beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang mengusulkan ke pemerintah pusat agar Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang diterapkan secara nasional. Kota Malang sendiri masuk dari 44 kota dan kabupaten di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat.

“Semalam saya juga sudah protes ke Pemerintah Provinsi (Jawa Timur). PPKM ini bisa dilaksanakan maksimal ya harusnya menyeluruh. Sesungguhnya kalau lockdown lokal itu tidak ada artinya karena pembatasan sesaat. Menurut kami, sebetulnya harus diterapkan secara nasional,” kata Wali Kota Malang Sutiaji, Kamis, (1/6/2021).

Sutiaji memandang kebijakan PPKM darurat oleh Presiden Joko Widodo akan berjalan maksimal dan efektif jika semua daerah menerapkan kebijakan serupa. Sebab, tingginya angka penyebaran Covid-19 diakibatkan oleh transmisi dari daerah satu ke daerah lainnya.

“Kota Malang ini berada di tengah kabupaten, berhimpitan dengan Kota Batu. Maka lebih masif itu dilaksanakan. bersama-sama. Contohnya Malang tutup dua Minggu terus kita buka lagi, ternyata banyak pendatang yang mereka terpapar. Menurut saya PPKM darurat kalau sektoral kota tertentu saja, ya nanti masih tetap memperpanjang masalah,” ujar Sutiaji.

Sutiaji mengungkapkan sampai saat ini Pemkot Malang belum mendapat petunjuk teknis soal PPKM Darurat. Tetapi informasi yang dia dapat PPKM darurat lebih ketat ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terutama pada penerapan work from home (WFH).

“Kita sambut baik kalau pelaksanaannya masif menyeluruh. Ini kan lebih dari PSBB nanti. PPKM Darurat itu total WFH saja, tidak ada WFO (work from office). Tidak ada pergerakan orang ke kantor, mall juga demikian. Hanya akses ekonomi saja mungkin yang jalan,” tandasnya. (Luc/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar